Guru Terduga Penyebar Doktrin Anti-Jokowi Dinonaktifkan

Penulis: Nur Azizah Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 18:20 WIB Megapolitan
Guru Terduga Penyebar Doktrin Anti-Jokowi Dinonaktifkan

Ilustrasi

GURU SMA 87 Jakarta Nelty Khairiyah dinonaktifkan sementara. Nelty diduga melakukan doktrin pada para siswanya untuk tidak memilih Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
 
"Kepala sekolah sudah mengeluarkan surat untuk dia, sementara tidak diaktifkan dulu mengajar," kata Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ari Budiman, saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat (12/10).
 
Ari mengatakan Nelty dinonaktifkan selama pemeriksaan Inspektorat DKI.

"Setelah ada konfirmasi baru nanti jelas apa langkah-langkah yang dilakukan," ujarnya.
 
Ari menuturkan, bila Nelty terbukti melakukan doktrin, dia terancam dijatuhi sanksi maksimal diberhentikan. Namun, dia belum bisa memastikan.
 
"Sanksi terberat yang keluarkan Inspektorat itu diberhentikan. Tapi proses belum terlihat terbukti tidaknya. Makanya saya belum berani sampaikan seperti apa sanksinya," jelas Ari.
 
Dugaan doktrin di sekolah beredar setelah seorang ibu menceritakan kejadian itu ke akun Facebook. Anaknya didoktrin untuk membenci Presiden Joko Widodo.

Doktrin ini bermula ketika Nelty mengumpulkan siswa dan memperlihatkan video gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah penayangan video itu, dia bertanya penyebab musibah tersebut.
 
"Kemudian ibu guru itu bertanya kepada muridnya. Ini salah siapa? Salah pemerintah. Salah Jokowi," kata orang tua murid itu meniru ucapan guru.
 
Nelty pun meminta siswanya tidak memilih Jokowi di Pilpres mendatang. Cerita ini kemudian viral di media sosial. (Medcom/OL-1)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More