Dirut Pembangkit Jawa Bali Bantah Ketahui Ada Pertemuan Informal

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 18:00 WIB Politik dan Hukum
Dirut Pembangkit Jawa Bali Bantah Ketahui Ada Pertemuan Informal

ROMMY PUJIANTO

DIREKTUR Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara mengaku tidak mengetahui ada kesepakatan-kesepakatan informal yang menjurus kepada tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU Riau 1.

Iwan mengaku hanya mengikuti pertemuan-pertemuan yang resmi diadakan dan tidak mengetahui atau pun ikut dalam pertemuan pertemuan informal.

"Kesepakatan yang informal atau yang macam-macam ya enggak nganu lah (tidak ikut). Kesepakatan-kesepakatan formal saja," tutur Iwan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (12/9).

Iwan bukan kali pertama memenuhi panggilan KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaannya kedua dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan kali ini ia menjadi saksi bagi mantan Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus PLTU Riau 1.

Iwan menjelaskan, pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepadanya kurang lebh sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Eni Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII dari Partai Golkar yang juga tersangka dalam kasus yang sama.

Dalam pernyataannya Iwan mengaku tidak memiliki kesepakatan informal dengan Blackgold Natural Resources Limited, perusahaan milik Johanes Kotjo yang menjadi pemenang tender PLTU Riau 1 melalui penunjukan langsung.

"Kalau konsorsium iya saya ada, tetapi pertemuan Hotel Fairmont enggak tahu," tegas Iwan.

Idrus ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Ia dinilai KPK berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Adapun Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU. Eni memfasilitasi agar Kotjo dan perusahaannya menjadi rekanan anak usaha PT PLN Persero.

Dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. Idrus dijanjikan uang US$ 1,5 juta oleh Johannes Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More