Operasional Trans-Patriot Terancam Gagal

Penulis: Gana Buana Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 17:20 WIB Megapolitan
Operasional Trans-Patriot Terancam Gagal

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

PENGOPERASIAN bus Trans-Patriot terancam gagal. Hingga kini, sembilan bus yang telah disediakan pemerintah masih terkendala pengalihan aset dan legalitas.

“Itu yang menjadi dasar belum beroperasinya sembilan unit bus Trans-Patriot hingga saat ini, dari sisi pengalihan aset dan legalitas masih terkendala,” ungkap Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DKTB) M. Harun Al Rasyid, Jumat (12/10).

Menurut Harun, mekanisme pelimpahan atau pengalihan aset belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum memiliki unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk mengelola Trans-Patriot.

Saat ini baru dirumuskan pengalihan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PD Patriot yang bisa memungkinkan terlaksana dalam waktu dekat. Namun, proses tersebut masih panjang.

“Pelimpahan aset bus memang membutuhkan mekanisme yang banyak. Kalau mau bikin BUMD baru prosesnya panjang, bisa lewat yang sudah ada yakni, PD Patriot sebab operasional sembilan unit bus yang ada harus disegerakan,” jelas Harun.

Harun mengatakan sembilan unit bus yang sudah tersedia dikhawatirkan rusak lantaran dibiarkan begitu saja. Untuk itu, dinas teknis terkait harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut.

Selain itu, kata dia, proses administrasi pengalihan aset harus disegerakan. Untuk itu dia mendesak Komisi II DPRD Kota Bekasi untuk segera membuat formulasi aturan hukum pengalihan aset dan subsidi agar bus Transpatriot segera memiliki legalitas formal untuk segera dioperasikan.

“Disamping ada pengalihan aset, hal lain yang menjadi masalah adalah soal subsidi, itu harus melibatkan anggota dewan,” tandas Harun. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More