16 Kepala Daerah Terima Penghargaan Kihajar

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 16:50 WIB Humaniora
16 Kepala Daerah Terima Penghargaan Kihajar

Jumpa Pers Anugerah Kihajar 2018, Humas Kemendikbud.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2018 kepada 16 kepala daerah yang dinilai berprestasi dalam memajukan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sebanyak 5 gubernur, 7 walikota dan 4 bupati bakal menenerima penghargaan tersebut pada Malam Anugerah Kihajar ke-7, di Jakarta, Jumat (12/10) malam.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemendikbud Gogot Suharwoto mengatakan saat ini kebutuhan TIK untuk pendidikan merupakan tuntutan kemajuan zaman yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, beragam aspek kehidupan kini sudah terdigitalisasi.

Menurut dia, TIK juga merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing.

"Kemendikbud memberikan apresiasi kepada daerah yang sudah berupaya keras dalam memajukan pendidikan dengan mendayagunakan TIK di wilayahnya. TIK bisa meningkatkan penyerapan teknologi pada siswa karena mereka akan mudah menyerap ilmu dari tampilan yang lebih beragam," tutur Gogot dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/10).

Anugerah Kihajar kali ini mengangkat tema pendayagunaan TIK pendidikan dan kebudayaan dalam menyiapkan generasi milenial menghadapi revolusi rndustri 4.0.

Dia menerangkan Anugerah Kihajar untuk gubernur, bupati/walikota diberikan sebagai penghargaan kepada pemerintah daerah yang komit mendorong pembelajaran melalui digitalisasi.

Proses penilaian dilakukan sejak Juni hingga Agustus 2018 oleh tim juri dari kalangan perguruan tinggi, pakar TIK, komunitas TIK dan kalangan internal Kemendikbud, yaitu Pustekkom. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More