Menteri ESDM Tekankan Daerah Ikuti Peta Gempa

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 16:40 WIB Ekonomi
Menteri ESDM Tekankan Daerah Ikuti Peta Gempa

ANTARA

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan kepada seluruh pemerintah daerah agar pembangunan, kontruksi dan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) mengacu pada peta gemba dan tsunami yang telah diluncurkan Badan Geologi. Itu untuk mengantisipasi jatuhnya banyak korban.

"Saya melihat dengan adanya otonomi daerah RTRW yang diserahkan ke pemda kota dan kabupaten perlu adanya kajian kembali. Ini melalui titik tekan keilmuwan geologi, daerah mana sebenarnya bisa digunakan untuk huniun manusia dan tidak," ujar Jonan saat membuka diskusi tentang mitigasi bencana di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/10).

Jonan mengatakan pemetaan RTRW membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Selain mendasarkannya pada peta gempa dan tsunami juga perlu mengajak kalangan arsitek untuk menentukan jenis konstruksi bangunan yang sesuai.

"Membangun gedung bertingkat untuk tahan gempa misalnya 9 atau 7 SR itu beda ongkosnya dengan membangun gedung tahan gempa 6 SR. Ini penting sekali supaya kita bisa mencegah terjadinya gempa saat ada bencana ke hunian ke depannya," jelas Jonan.

Ia mengatakan gempa sangat sulit diprediki seperti halnya gunung meletus, meskipun sudah banyak keilmuan yang membedahnya. Kuncinya hanya antisipasi dan mitigasi bencana dengan memastikan masyarakat bermukim di luar wilayah jalur bencana.

"Juga harus ada badan otoritas utk menginformasikan (wilayah yang tepat untuk RTRW). Saran saya itu mungkin otoritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," tutur Jonan.

Jonan menegaskan pemetaan gempa dan tsunami sudah lengkap, tinggal diimplementasikan. "Ini coba di-maping segera terus dipetakan satu-satu baru diimplementasikan. Kalau perlu relokasi, juga mungkin perlu direvisi RTRW-nya untuk mengurangi potensi korban di kemudian hari," pungkasnya. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More