Gugun "GBS" Pilih Presiden yang Bisa Hukum Mati Koruptor

Penulis: Cecylia Rura Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 17:15 WIB Hiburan
Gugun "GBS" Pilih Presiden yang Bisa Hukum Mati Koruptor

ANTARA

PENTOLAN Gugun Blues Shelter (GBS), Gugun ikut mengamati iklim situasi jelang pemilihan presiden tahun mendatang. Ditanya soal sosok pemimpin ideal, Gugun mendambakan pemimpin yang dapat mengusut tuntas perihal korupsi di tanah air.

"Yang jelas masalah yang paling kronis di Indonesia adalah korupsi. Kalau bisa seorang koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Karena isu di negara kita itu yang selalu menjadi perhatian," paparnya ditemui Medcom.id di kawasan Palmerah, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2018.

Dia menambahkan realita sikap para koruptor yang masih bisa tersenyum ketika diringkus terkait kasus korupsi. Namun, Gugun tidak menyebutkan nama.

"Seorang koruptor bisa ditangkap senyum-senyum saja, 3-4 tahun harus keluar terus berkuasa lagi. Yang paling jelas berapapun nilai yang dia korup dihukum sebenar-benarnya. Hukum mati sebenarnya. Kalau ada presiden begitu, gua pilih," katanya tegas.

Jelang Pilpres 2019, warganet turut memberikan komentar dan aspirasinya melalui media sosial. Hal ini membuat iklim politik tampak memanas terutama dengan beberapa konten berita palsu atau hoax yang banjir di lini masa.

Saat ditanya soal kesiapan masyarakat dengan pesta demokrasi, Gugun menyatakan banyak masyarakat yang belum siap.

"Belum. Terutama buat orang-orang yang di daerah terutama saya lihat, berbeda. Kalau di Jakarta mungkin bisa sih. Kalau di daerah rada-rada membingungkan. Mudah terprovokasi," paparnya.

Dia menyebutkan, ada dua hal yang memprovokasi masyarakat terutama di daerah.

"Media sosial, sama media. Satu berita ditampilkan terus padahal berita itu enggak penting sih, cukup sekali. Dengan judul berbeda sama, enggak ada apa apa di situ," kata Gugun.

"Ketika itu tidak dimunculkan terus, orang juga enggak akan terbakar. Selama ini juga dilihat media harus ada sanksi dari pihak berwajib. Kenapa ini (isu) terus."

Selain media sosial dan media massa, Gugun pun menilai beberapa masyarakat fanatik yang dirasa berlebihan dalam menilai dan memberikan suara kepada masing-masing paslon.

"Kalau dilihat keadaan politik, iklim politik lucu sih sebenarnya. Orang terlalu fanatik berlebihan. Kalau saya pikir enggak penting. Ketika siapa yang menang kita harus dukung pemerintah," terangnya.

Demokrasi yang menurutnya adalah menggunakan hak pilih pribadi kini terusik dan tidak lagi menjadi privasi.

"Cuma belakangan besar dari 2014 sudah sedikit melenceng sih, demokrasi malah enggak ada. Orang mendukung pun sebenarnya rahasia. Ini enggak, enggak ada rahasia lagi. Jadi, enggak fair. Ketika jagoan lo kalah ya sudah. Seharusnya kan gitu ya. Terlalu dipermasalahkan jadinya demokrasi dan pemerintahan kita jalannya enggak bagus. Karena orang tidak bisa menerima kekalahan yang fair," pungkasnya.  (Medcom/OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More