Gerindra: Pengisian Wagub DKI Paling Lambat Usai Pilpres

Penulis: Selamat Saragih Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 13:51 WIB Megapolitan
Gerindra: Pengisian Wagub DKI Paling Lambat Usai Pilpres

ANTARA/jefri Aries

PENENTUAN keputusan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diperkirakan paling lambat seusai Pilpres yang akan digelar pada April 2019. Apalagi hingga sekarang, baik Gerindra maupun PKS selaku partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum satu suara memutuskan pengganti Sandiaga Uno.

"Paling lambat, Wagub DKI sudah terisi setelah Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, di Gedung Dewan, Jumat (12/10), saat diminta pendapatnya atas lamanya kekosongan Wagub DKI setelah ditinggal Sandi.

Menurut dia, penentuan Wagub DKI seusai Pilpres. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga tetap solid. Sebelumnya Fraksi PKS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Gerindra dan PKS sama-sama ingin memperebutkan posisi Wagub DKI. Namun jika hal itu dibiarkan bisa mengganggu soliditas koalisi pilpres, lanjutnya.

Namun Iman tidak menampik, soliditas koalisi pilpres merupakan kepentingan yang jauh lebih besar daripada perebutan kursi DKI-2. Tapi pihaknya siap menanggung apapun segala risiko agar soliditas koalisi tetap terjaga.

"Apapun hasilnya kita siap tetapi kekompakan koalisi tetap harus terjaga," harap Iman.

Menurut dia, sampai sekarang masih empat nama yang digadang-gadang bakal diusulkan kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan, bakal menjadi wakilnya. Dari Gerindra diusulkan M Taufik dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara). Sedangkan dari PKS adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Iman memastikan secara struktural nama yang diusulkan dari Gerindra adalah M Taufik, namun pihaknya menghormati munculnya nama Sara yang merupakan keponakan Prabowo Subianto turut meramaikan bursa DKI-2.

"Kalau dari kami secara struktural dan telah melalui pembahasan yang diusulkan adalah M Taufik. Kami menangkap sinyal tidak ada penolakan, karena kalau ada penolakan pasti kami sudah ditegur DPP," ujarnya.

Iman juga memastikan DPP Gerindra tidak melakukan intervensi soal penentuan Wagub DKI, karena DPD diberi keleluasan untuk menentukan sikap. Pihaknya juga tidak keberatan dengan PKS yang mulai bermanuver dengan mengadakan road show.

"Kami justru senang PKS sudah bermanuver. Kita persilakan mereka mencari dukungan mau mengunjungi Ketua DPRD, ke PDI-P, Nasdem dan Hanura, silakan. Dan jangan ditakut-takuti bakal kalah di paripurna, majukan saja calonnya," ungkapnya.

Berdasarkan ketentuan, masing-masing parpol pengusung berhak mengusulkan satu nama pengganti wagub untuk diserahkan kepada gubernur, sebelum dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD DKI. Sedang Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, menghendaki dua nama dari PKS didukung Gerindra dan Gubernur DKI Anies.

"Insyaallah, dua-duanya dari PKS," tutur Suhaimi.

Lambannya penentuan Wagub DKI pengganti Sandi mulai dikeluhkan banyak pihak. Tidak sedikit fraksi di DPRD DKI mulai berharap adanya percepatan, karena tidak terisinya posisi wagub berhubungan dengan minimnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bahkan Anies pun sudah turut mengeluh.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya kapan saja siap menerima nama calon Wagub DKI pengganti Sandi.

"Baik yang diusulkan Partai Gerindra maupun Partai PKS. Bagi DPRD DKI tidak ada masalah. Tinggal Dewan memilih apakah terbuka atau voting. Itu kita lihat nanti dalam hari H sidang Paripurna DPRD DKI untuk menentukan pilihan siapa suara terbanyak," kata Prasetio. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More