Pemerintah Minta Waktu Konsolidasi Pansus RUU Daerah Kepulauan

Penulis: Rosa Anggreati Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 13:00 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Minta Waktu Konsolidasi Pansus RUU Daerah Kepulauan

Dok. DPD

RAPAT Kerja (Raker) Pansus RUU Daerah Kepulauan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Kementerian, di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Rapat kerja yang berlangsung sekitar 20 menit ini diagendakan untuk mendengarkan masukan atau pandangan pemerintah terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI (Komite I).

Raker yang berlangsung terbuka untuk umum itu dipimpin oleh Ketua Pansus Edison Bataubun. Hadir Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, dan Syafrudin Atasoge. Hadir pula dari pemerintah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Banda) Kemendagri Diah Indrajati, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam Raker itu Ketua Pansus mempersilakan pemeritah menyampaikan pandangan atau pendapatnya berkaitan dengan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Diah Indrajati yang mewakili pemerintah menyampaikan permohonan maaf karena masih melakukan konsolidasi internal di tingkat kementerian. Oleh karena itu, pemerintah belum bisa memberikan pendapat atau masukan berkaitan dengan RUU Daerah Kepulauan.

Untuk diketahui, pada Raker Pansus sebelumnya, Senin, 8 Oktober 2018, pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono meminta waktu kepada Pansus untuk melakukan konsolidasi internal yang diharapkan selesai pada saat pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pada 26 Oktober 2018.

Menanggapi hal itu, Akhmad Muqowam mengingatkan pemerintah agar secepat mungkin menghasilkan keputusan dalam konsolidasi internal.

"Kami minta pemerintah menyelesaikan selambat-lambatnya pada 26 Oktober 2018, sudah final keputusannya," kata Muqowam, tegas.   (MTVN/OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More