KPK Panggil Sembilan Saksi Gratifikasi Bupati Malang

Penulis: Antara Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 11:05 WIB Politik dan Hukum
KPK Panggil Sembilan Saksi Gratifikasi Bupati Malang

ANTARA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (12/10) memanggil sembilan saksi dalam penyidikan penerimaan gratifikasi oleh Bupati Malang, Jawa Timur  Rendra Kresna.

"Hari ini, Jumat (12/10), setelah KPK lakukan penggeledahan di 26 lokasi sejak Senin (8/10), penyidik mulai mengagendakan pemeriksaan
saksi-saksi di kantor Polres Kabupaten Malang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (12/10).

Sembilan saksi itu adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampurno, mantan kepL BLH Tridiyah M, Kasubag Keuangan BLH Dwi July, Bendahara BLH Sophia L, Riki H dari pihak swasta, dua saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Bendahara BLH  Aset Daerah (BPKAD) masing-masing Thory S dan M Imron serta dua saksi lainnya bernama Priyatmoko dan Cipto Wiyono.

"Kami ingatkan agar saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan secara benar dan seluas-luasnya yang diketahui," ucap Febri.

KPK pada Kamis (11/10) telah mengumumkan Rendra Kresna sebagai tersangka menerima suap dan gratifikasi.

Dalam perkara gratifikasi, Rendra Kresna selaku Bupati Malang dua periode 2010 2015 dan periode 2016-2021 bersama-sama dengan Eryk Armando Talla (EAT) dari pihak swasta, diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh Rendra dan Eryk diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Sementara dalam perkara suap, tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendid|kan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More