Dinas Pariwisata Minta Perpres Pengelolaan Geopark Gunungsewu

Penulis: Agus Utantoro Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 11:15 WIB Nusantara
Dinas Pariwisata Minta Perpres Pengelolaan Geopark Gunungsewu

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Wisata di kawasan Geopark Gunungsewu

DINAS Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berharap pemerintah pusat mengeluarkan Perpres (peraturan presiden) untuk mengatur pengelolaan Kawasan Geopark Gunungsewu. 

Karena kawasan geopark ini meliputi tiga provinsi yaitu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur  sekaligus.

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Riyanto, mengatakan dengan adanya Perpres tersebut pengelolaan kawasan ini akan semakin serius dan terpadu sehingga akan menjadi kawasan wisata kelas dunia.

"Melalui Perpres, akan terbentuk semacam badan otorita khusus yang akan mengelola Geopark Gunungsewu yang wilayahnya membentang di tiga provinsi dan tiga kabupaten yakni Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Gunungkidul, DIY), dan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah," ujarnya, Kamis (11/10).

Ia kemudian menunjuk, pengelolaan kawasan wisata Mandalika dan kawasan wisata Danau Toba sebagai contoh. 

"Dengan penerbitan Perpres akan menjadikan Geopark Gunungsewu digarap secara total dengan perencanaan yang bisa dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional," imbuhnya.

Dikatakan memang sudah ada upaya pengelolaan Geopark Gunungsewu yang melibatkan tiga kabupaten di tiga provinsi tersebut. Namun upaya tersebut masih belum menghasilkan masterplan pengelolaan Kawasan Geopark Gunungsewu karena adanya keterbatasan masing-masing kabupaten.

Jika didukung dengan Perpres, ujar dia, pengembangan Geopark Gunungsewu sebagai kawasan konservasi, pendidikan, serta pariwisata alam  bisa lebih optimal terwujud secara terstruktur dan sistematis.

Gunungsewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada 13 Mei 2012. Wilayah itu memiliki luas 1.802 kilometer persegi meliputi tiga Geo-area yakni di Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan yang memiliki 33 situs warisan alam yakni 30 situs geologi dan situs nongeologi. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More