Kartu Kuning, Peringatan untuk Prabowo

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 08:10 WIB Politik dan Hukum
Kartu Kuning, Peringatan untuk Prabowo

MI/Insi Nantika Jelita

GARDA Nasional untuk Rakyat (GNR) memenuhi panggilan Bawaslu RI untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan kampanye hitam yang dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena telah ikut menyuarakan berita bohong peng­aniayaan Ratna Sarumpaet.

Saat mendatangi gedung Bawaslu, para anggota GNR membawa kartu kuning. Sekjen GNR, Ucok Choir, menjelaskan kartu kuning tersebut dimaknai sebagai peringatan untuk Prabowo.

“Kartu kuning yang kita bawa ini sebagai peringatan pada Pak Prabowo Subianto. Kami menduga bahwa Pak Prabowo telah melakukan pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 69 ayat 1 poin b,” kata Choir, di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Pasal 69 ayat 1 poin b pada PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Soal penafsiran seperti apa, kita serahkan pada Bawaslu langkah yang akan dilakuan. Kami harap Bawaslu memberikan efek jera karena kalau kejadian ini tidak ada sanksi, tidak menutup kemungkinan siapa pun bisa melakukannya lagi,” terangnya.

Dalam melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, GNR menghadirkan dua saksi dan bukti atas dugaan kampanye hitam yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga.

“Ucok Choir dan saudara Wahyu dari GNR. Bukti berupa liputan media, konferensi pers, pernyataan di media online dan cetak,” jelas Presidium GNR, M Sayidi.

Pihaknya berharap kejadian serupa terkait penyebaran berita bohong atau hoaks ini tidak terulang kembali.

“Jadi ini merupakan sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor. Kami hanya mengingatkan semoga pemilu yang akan kita selenggarakan 6-7 bulan lagi berjalan aman, tentram, dan tertib,” pungkasnya.

Masih klarifikasi

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan ada tiga pihak yang ia minta klarifikasinya terkait laporan dugaan kampanye hitam yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga. Selain GNR, pihaknya juga memanggil Tim Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin dan Pro Jokowi (Projo).

Menurut Fritz, Bawaslu harus mengklarifikasi laporan dari ketiga pihak tersebut.

“Kami harus mengklarifikasi pelapor atas dasar apa dugaan pelanggaran tersebut. Nah, apabila ada keyakinan dari tim pemeriksa dugaan pelanggaran, baru kami akan panggil saksi-saksi lain.” kata Fritz.

Pihak Bawaslu saat ini belum bisa menilai pasal apa yang akan dikenakan atas laporan dugaan kampanye hitam tersebut.

“Kami tidak bisa ini (menilai) melanggar pasal apa. Karena kita belum tahu pasal apa yang digunakan untuk laporan tersebut. Apakah Pasal 280 atau 282. Karena Bawaslu fokus pada pengawasan Undang-Undang Pemilu Nomor 7,” jelas Fritz.

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menilai banyak tersangka dari kalangan elite yang terjerat dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Projo menduga kasus tersebut merupakan skenario yang telah diatur rapi sejumlah pihak.

“Saya dapat info, banyak yang akan jadi tersangka. Paling tidak enam tersangka,” ungkap Budi di Pekanbaru. (RK/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More