Imbas Revisi Pertumbuhan

Penulis: Edy Purwo Saputro Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo, Doktor Ekonomi UNS Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 02:45 WIB Opini
Imbas Revisi Pertumbuhan

MI/Tiyok

IMF merevisi target pertumbuhan RI pada 2018, yaitu 5,1% dan stagnan pada 2019. Padahal sebelumnya, target versi IMF 5,3% sesuai dengan laporan per April 2018 yang selaras dengan target prediksi awal 2018. Revisi ini juga sinkron dari revisi target versi ADB, World Bank, dan Fitch Ratings.

Yang menarik dicermati, meski ada tekanan terhadap depresiasi rupiah, bencana beruntun, dan tahun politik, target revisi pertumbuhan pada 2019 masih di atas 5%. Bahkan, IMF masih sangat yakin dengan kekuatan ekonomi RI. Paling tidak, ini disampaikan saat agenda pertemuan tahunan IMF-World Bank yang saat ini berlangsung di Bali.

Fakta dan wacana tentang kekuatan ekonomi RI tentu sangat menarik dicermati terutama dikaitkan dengan bencana beruntun, sengketa perang dagang, realitas bencana beruntun, dan tahun politik. Oleh karena itu, pencapaian target pertumbuhan itu tentu harus ditopang dengan realisasi investasi.

Presiden Jokowi berharap segera ada realisasi investasi dan tidak ragu karena tidak ada alasan untuk bersikap wait and see di tengah bencana dan tahun politik. Argumen yang mendasari terkait dengan sejumlah publikasi perating yang menyatakan RI layak investasi sehingga diharapkan segera terjadi realisasi investasi, baik yang padat modal ataupun padat karya.

Meski demikian, harus dipahami realisasi investasi bersifat jangka panjang dan karenanya, perlu dicermati faktor makro sebelum realisasi, misalnya pertumbuhan ekonomi, regulasi, kemudahan bisnis, dan juga iklim sospol.

Potensi

Investor tentu jeli melihat peluang meski di sisi lain tetap mengamati potensi kerugian dan ancaman kontinuitas investasinya. Hal itu secara tidak langsung menegaskan faktor pentingnya pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya berkelanjutan. Relevan dengan komitmen ini pada dasarnya tidak terlepas dari tuntutan investasi.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus memacu daya tarik investasi di akhir periodenya meski ada tantangan riil dari bencana beruntun, perang dagang, dan penaikan harga listrik di awal 2018. Meski demikian, investasi dan realisasinya terkait banyak aspek. Artinya, problem mafia di semua lini yang akan diberantas Jokowi diharapkan meningkatkan daya tarik investasi, misalnya peran dari saber pungli.

Selain itu, persoalan korupsi yang kian marak menjadi warning untuk mereduksinya. Jika OTT KPK tidak menyurutkan nyali para calon koruptor, realisasi investasi akan kecil dan tentu ini berdampak negatif terhadap realisasi investasi. Sisa waktu triwulan terakhir 2019 harus bisa meyakinkan publik terkait dengan prospek investasi di tahun politik 2019.

Relevan dengan prospek investasi bahwa hasil dari sejumlah kajian masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk tujuan investasi. Paling tidak, ini terkait rilis Goldman Sach Asset Management dan Grant Thorton International Business Report yang menegaskan Indonesia masih menjadi tujuan investasi.

Bahkan, hasil rilis Goldman Sach Asset Management menyatakan Indonesia memiliki potensi besar sampai 2050 bersama Meksiko, Nigeria, dan Turki. Rilis dari Grant Thorton International Business Report menegaskan Indonesia saat ini menempati urutan keempat dari 45 negara dalam indeks optimisme bisnis di bawah Uni Emirat Arab, Filipina, dan Peru.

Yang menarik dari rilis Grant itu ternyata untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi optimisme ekonomi tertinggi nomor dua, mengalahkan Singapura. Jadi, revisi pertumbuhan versi IMF, ADB, World Bank, dan Fitch Ratings dari 5,3 menjadi 5,2% pada 2018 dan 2019 diyakini sebagai proyeksi yang realistis dan optimistis.

Rilis tersebut tentu menuntut era pemerintahan Jokowi-JK untuk memanfaatkan semua potensi yang ada guna menarik lagi sebanyak mungkin investasi. Lawatan Raja Salman yang realisasi investasinya tidak signifkan harus menjadi pelajaran karena ada banyak faktor yang mendukung realisasi investasi dan tampaknya iklim sospol masih menjadi pertimbangan utama.

Realisasi investasi membutuhkan kepastian jangka panjang dan ini sinkron dengan kepastian iklim sospol. Artinya, agenda Pilpres 2019 menjadi warning yang dicermati investor. Bahkan bisnis hoaks yang menebar kebencian sangatlah rentan memicu konflik dan implikasinya jelas menuju ke realisasi investasi. Kasus oplas RS harus menjadi pembelajaran karena menciptakan kegaduhan politik yang rentan.

Jaminan

Setali tiga uang dengan kepastian iklim sospol dari kedua agenda besar tersebut ialah kontinuitas pertumbuhan ekonomi. Artinya, Jokowi-JK perlu menata tim ekonominya dalam struktur kabinet yang solid-profesional sehingga apa yang diharapkan dari target pertumbuhan dan investasi dapat terealisasi.

Oleh karena itu, revisi laju pertumbunan perlu dicermati lagi agar kinerja bisa lebih matang dan diharapkan memberi nilai tambah terhadap keyakinan dan juga prospek investasi. Jika ini berhasil, realisasi investasi 2018 naik dan mereduksi kekhawatiran yang ada sehingga tidak ada lagi wait and see, apalagi wait and worry terkait agenda besar 2019.

Selain itu, pembenahan infrastruktur perlu dilakukan agar realisasi investasi memberikan manfaat makro, tidak hanya peningkatan nilai tambah, tapi juga penyerapan tenaga kerja dan perbaikan taraf hidup. Implikasi dari hal ini ialah mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur di Palu, Sigi, dan Donggala juga perlu diperhatikan agar geliat ekonomi bisnis dan investasi di Palu, Sigi, Donggala bisa secepatnya bangkit.

Persoalan lain yang perlu dicermati ialah sebaran realisasi investasi. Fakta menunjukkan bahwa selama ini Jawa masih menjadi primadona investasi dan realisasinya. Bahkan dari data BKPM, Jawa dominan terkait dengan realisasi investasi, baik PMA-PMDN.
Secara rinci lima wilayah dominan terkait investasi ialah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur. Jika dicermati, aspek mendasar dari daya tarik investasi ialah iklim sospol dan ketersediaan infrastruktur. Iklim sospol tampaknya masih terkendali meski ada beberapa kasus terorisme beberapa waktu lalu.

Selain itu, persoalan upah buruh bisa termasuk kasus iklim sospol. Artinya, gejolak upah buruh juga sangat rentan memicu iklim sospol. Bahkan penetapan upah minimum setiap akhir tahun juga berisiko memicu gejolak aksi buruh.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More