Difabel Sulit Akses Layanan Publik

Penulis: (Gan/J-2) Pada: Jumat, 12 Okt 2018, 07:20 WIB Megapolitan
Difabel Sulit Akses Layanan Publik

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

FASILITAS penunjang bagi warga penyandang disabilitas di gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Atrium Pondok Gede belum terlihat. Warga penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses pusat pelayanan publik yang baru diresmikan tersebut.

"Mungkin kalau letaknya di dalam Mall Atrium Pondok Gede kita enggak harus naik turun lift karena MPP adanya di lantai dasar, tapi untuk bangku tunggu itu belum memadai. Kami masih harus menunggu antrean dengan berdiri," ungkap Darius, salah satu warga disabilitas yang datang ke MPP Atrium Pondok Gede, kemarin.

Darius mengaku kedatangannya adalah untuk membayar iuran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang ada di pusat pelayanan itu. Namun sejak pagi mengantri, dia dibiarkan berdiri oleh petugas.

"Belum ada petugas jaga yang ramah juga pada pe-ngunjung disabilitas, sehingga kamipun agak kesulitan mencari informasi," kata dia.

Tidak hanya itu, fasilitas toilet mall atrium Pondok Gede pun masih standar. Toilet yang tersedia masih bentuk bawaan dari toilet buatan pengelola. Akibatnya, pengunjung disabilitas masih kesulitan saat hendak pergi ke toilet.

Berdasarkan pemantauan, inovasi pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi sudah memadai. Dalam satu tempat warga bisa mendapatkan beberapa pelayanan dalam satu waktu. Dengan demikian, warga pun tidak perlu bolak-balik ke lain tempat saat hendak mengurus administrasi kependudukan atau perizinan lainnya.

Namun, pemerintah kurang maksimal menyiapkan fasilitas penunjang bagi mereka yang membutuhkan seperti bangku tunggu atau sistem antrean elektronik yang tidak lagi merepotkan pengunjung.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengatakan pada prinsipnya MPP merupakan bentuk terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Tujuannya adalah memberikan kemudah-an dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Namun, MPP ini tentunya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan dengan menambah berbagai fasilitas penunjang," jelas Choiruman.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More