Bupati Malang Kumpulkan Pundi untuk Bayar Kampanye

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 21:10 WIB Politik dan Hukum
Bupati Malang Kumpulkan Pundi untuk Bayar Kampanye

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

KOMISI Pemberantasan Korupsi menjerat Bupati Malang Rendra Kresno sebagai tersangka suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten  Malang. Kini KPK juga menjerat Rendra dengan sangkaan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan bahwa yang bersangkutan dalam kasus tersebut Renda diduga telah menerima suap sebesar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada dinas pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011. Uang diterima dari Ali Murtopo pihak swasta yang berkepentingan dengan proyek tersebut dan juga merupakan tim sukses Rendra ketika itu.

"Setelah menjabat Bupati, dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembiayaan utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," terang Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (11/10).

Ketika itu salah satu yang memang menjadi perhatian dari Rendra adalah proyek Dinas Pendidikan yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahun 2010-2013. Khususnya dalam hal pengadaan buku dan juga alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

Dalam kasus pertama ini KPK menetapkan Rendra dan Ali sebagai tersangka. Sebagai pemberi Ali disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hutruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tipikor.

Kini KPK jug menjerat Rendra dengan kasus penerimaan gratifikasi setelah mendapatkan dua alat bukti yang cukup. KPK menduga Rendra beserta pihak swasta Eryk Armando Talla menerima gratifikasi sebesar Rp3,55 miliar. Keduanya ditetapkan sebagai tersngka dalam kasus gratifikassi.

"Penerimaan gratifikasi RK (Rendra) dan EAT (Eryk Armando) diduga terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Malang. RK diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK," kata Saut.

Sejak penyidikan pada 4 Oktober KPK telah melakukan penggeledahan di 22 lokasi. Dari sejumlah lokasi tersebut KPK kemudian menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dan sejumlah uang.

"Dari rumah dinas Bupati ditemukan SGD15.000, dari Kantor Bina Marga ditemukan Rp305 juta dan dari rumah salah satu Kepala Bidang ditemukan Rp18,95 juta. Penggeledahan masih berlangsung di sejumlah lokasi di Kabupaten Malang dan akan di-update perkembangan informasinya," terang Saut.

Dalam kasus ini, Rendra dan Eryk disangkakan melanggar Pasal 12B UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More