Menhub Ajak Investor Swasta Bangun Infrastruktur Transportasi

Penulis: Antara Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 20:40 WIB Nusantara
Menhub Ajak Investor Swasta Bangun Infrastruktur Transportasi

ANTARA

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi memanfaatkan acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 untuk mengajak investor swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

"Pertemuan IMF ini baik sekali karena pemerintah sebagai regulator tidak selalu bertemu dengan investor. Kami tidak tahu preferensinya mereka, keinginan mereka itu apa," kata Budi Karya dalam Infrastructure Forum 2018 di Jimbaran, Bali, Kamis (11/10).

Menhub sendiri memandang infrastruktur transportasi merupakan sektor yang tahan terhadap risiko-risiko gejolak. Proyek penting seperti Patimban serta proyek dengan konten lokal tinggi tetap dijalankan.

Budi Karya juga mengatakan masih akan memperdalam proyek-proyek yang investasinya besar dan belum dimulai seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan MRT arah Timur-Barat di Jakarta.

"Harapan saya memang iklim global ini tidak menerus. Jadi satu sisi kita memberikan optimisme masih tetap jalan, tetapi kita juga melihat mana yang akan berdampak," kata dia.

Pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan dana sekitar Rp1.150 triliun, sementara APBN hanya mampu menyediakan kurang lebih setengahnya. Pemerintah membutuhkan partisipasi dari pihak swasta dalam investasi di pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Beberapa proyek prioritas yang ditawarkan oleh Menhub antara lain Bandara Komodo, Labuan Bajo, dan jalur kereta api Makassar-Parepare. Pengembangan konektivitas perkeretaapian di Makassar-Parepare penting dalam distribusi semen yang diproduksi oleh tiga perusahaan.

"Kami memberikan prioritas lebih pada pembangunan Bandara Komodo karena Labuan Bajo karena termasuk salah satu tujuan pariwisata yang diunggulkan untuk menarik turis asing dan domestik," ujar Budi Karya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More