Kebijakan Becak Dinilai Kemunduran Berpikir Anies

Penulis: M Sholahadhin Azhar Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 20:30 WIB Megapolitan
Kebijakan Becak Dinilai Kemunduran Berpikir Anies

MI/Pius Erlangga

KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus merespons kebijakan tentang becak di Ibu Kota. Becak diizinkan kembali beroperasi bukan sebuah terobosan atau alternatif, tapi kesalahan pola pikir.

"Itu kemunduran berpikir Gubernur (Anies Baswedan)," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Bestari, moda roda tiga itu tak cocok dioperasikan di Jakarta. Teknologi sudah begitu modern. Eksploitasi tenaga manusia tak lagi dibutuhkan. Beda hal, kalau itu dalam konteks pengembangan wisata kebudayaan.

"Kalau tujuan angkutan, kita sudah terlalu maju. Sudah ada MRT (mass rapid transit), LRT (light rail transit), sudah ada busway, masa kita memikirkan itu lagi," imbuh Bestari.

Bestari menyarankan Pemprov DKI memberi alternatif kekinian. Banyak inovasi seperti bajaj dengan bahan bakar gas yang bisa dipakai di kampung. Tinggal bagaimana mengarahkan para pengemudi bajaj tersebut.

Bestari juga mengkritik kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Anies bekerja dengan patokan: asal berbeda dengan pendahulu. Padahal, belum tentu hal tersebut efektif.

"Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak. Naikkan taraf hidupnya," kata Bestari.

Terkait wacana pengaturan becak yang dilarang masuk ke jalan protokol, Bestari menyatakan keraguan. Sebab bukan tak mungkin tukang becak akan 'melebarkan sayap' ke jalanan utama, jika diberi izin beroperasi di kampung-kampung.

"Kan awalnya di kampung, lama-lama ke kota. Saya kira kita kan sudah melahirkan bajaj berbahan bakar gas. Ramah lingkungan juga, diminati ibu-ibu," tandas Bestari. (Medcom/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More