Bupati Malang Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi

Penulis: Juven Martua Sitompul Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 19:25 WIB Politik dan Hukum
Bupati Malang Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi

ANTARA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna (RK) sebagai tersangka. Rendra ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pedidikan pada dinas pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penyidik juga menetapkan pihak swasta, Ali Murtopo, sebagai tersangka. Ali merupakan penyuap Rendra.

"Tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali sekitar Rp3,45 miliar terkait proyek ini," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10).

Rendra diduga mengumpulkan fee proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak 2010 hingga 2013. Terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

"Dalam melakukan perbuatannya, Rendra diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada pada 2010 dilakukan dan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik," jelas Saut.

Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama satu pihak swasta lain, Eryk Armando Talla. Rendra dan Eryk diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menerima gratifikasi.

"Rendra dan Eryk diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar Rp3,55 miliar," ucap Saut.

Dalam kasus suap, Rendra selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan Ali Murtopo selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra dan Eryk dijerat Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Jika gratifikasi dilaporkan sebelum 30 hari kerja maka bebas dari ancaman pidana," pungkasnya. (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More