Jaksa KPK Dakwa PT NKE Rugikan Negara Rp25 Miliar

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 19:14 WIB Politik dan Hukum
Jaksa KPK Dakwa PT NKE Rugikan Negara Rp25 Miliar

Ilustrasi--thinkstock

PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) didakwa terlibat praktik lancung terkait lelang proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA 2009-2010. PT NKE yang semula bernama PT Duta Graha Indah (DGI) merupakan korporasi pertama yang diproses di pengadilan tindak pidana korupsi.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setiawan menyebut adanya keterlibatan beberapa pihak yang sepakat untuk menetapkan PT NKE sebagai pemenang lelang, di antaranya M Nazaruddin.

"Perbuatan ini telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, hingga memperkaya terdakwa (NKE) sebesar Rp24,778 miliar," ujar Lie Putra saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/10).

Tim penuntut umum membeberkan pelanggaran hukum tersebut turut memperkaya Nazaruddin berikut beberapa perusahaan yang dikendalikannya, seperti PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sejumlah Rp10,290 miliar. Walhasil, negara pun diperkirakan merugi hingga Rp25,953 miliar.

Bahkan, PT NKE yang dibantu Nazaruddin juga dipilih sebagai korporasi penyedia barang dan jasa untuk sejumlah proyek lain, seperti Wisma Atlet Jakabaring, Palembang; Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya; Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram, NTB; dan Gedung RSUD Sungai Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar.

PT NKE pun diketahui mengerjakan proyek Gedung Cardiac di RS Adam Malik, Medan, Sumut; Paviliun RS Adam Malik, Medan; dan RS Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Atas bantuan itu, Nazaruddin menerima fee miliaran rupiah dari PT NKE. Bahkan, PT NKE juga memberikan fee Rp1,164 miliar kepada Rizal Abdullah selaku panitia pengadaan.

Jaksa KPK mendakwa PT NKE melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 atau Pasal 3 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More