MUI Hingga DPR Beri Dukungan untuk Kapolri

Penulis: Antara Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 18:00 WIB Politik dan Hukum
MUI Hingga DPR Beri Dukungan untuk Kapolri

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

DUKUNGAN terhadap Kapolri Jendral M.H. Tito Karnavian yang tengah diterpa isu dugaan korupsi melalui pemberitaan investigasi IndonesiaLeaks terus mengalir, salah satunya dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Misbahul Ulum.

"Saya Berharap di tahun politik dan tahun yang penuh tantangan ini, Bapak H Muhammad Tito Karnavian (Kapolri) tetap fokus menjalankan tugasnya," kata Misbahul dalam siaran 'broadcast' yang diterima Antara di Bogor, hari ini.

Misbahul menyebutkan, banyak tugas yang diemban oleh Kapolri seperti tugas terkait politik kenegaraan maupun bencana yang bertubi-tubi yang menimpa daerah di Indonesia.

Untuk itu Misbahul memberikan dukungan dan semangat kepada Kapolri agar tetap fokus menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, kata Misbahul, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menanggapi bahwa berita acara pemeriksaan Hariman dan Fenny tak menyebut adanya aliran dana kepada Kapolri Jendral H.M. Tito Karnavian.   

"Terkait dengan berita-berita yang beredar, kita harus tetap berpegang teguh kepada ajaran kita yaitu bila ada kabar maka kita harus tabbayun dan penjelasan dari KPK itu sudah dijelaskan bahwasannya Berita-berita yang beredar itu tidak benar," katanya.

Oleh Karena itu, Misbahul menambahkan, Kapolri tetap fokus di dalam menjalankan tugasnya. Dukungan serupa juga disampaikan elit politik di Senayan, Komisi III DPR-RI yang menyampaikan anggotanya Ahmad Sahroni, meminta Kapolri tetap fokus menjalankan tugas negara.

Sebelumnya sejumlah media nasional yang tergabung dalam IndonesiaLeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum salah satunya Kapolri. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More