MKD Didesak Segera Proses Laporan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 17:25 WIB Politik dan Hukum
MKD Didesak Segera Proses Laporan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

MI/MOHAMAD IRFAN

ANGGOTA Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus dengan segera memproses setiap laporan yang masuk. Termasuk aduan yang masuk ke MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, Fadli Zon, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera.

"Untuk pengaduan ke MKD, siapapun yang mengadukan memang harus dilakukan dengan cepat. Harus dilakukan dengan adil dan proporsional," ujar Hendrawan, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/10).

Hendrawan mengatakan, MKD harus bekerja dengan objektif dan proporsional. Tidak boleh berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Juga tidak berdasarkan partai yang mereka pimpin saat ini.

"Karena sudah ada SOP nya yang jelas yang tegas. MKD jangan bekerja berdasarkan like and dislike. Atas dasar favoritisme. Saya kira itu tidak sehat kalau begitu. Kita harus bisa memproses setiap laporan dengan jernih dan dingin," ujar Hendrawan.

Sementara itu, saat ini MKD masih melakukan proses verifikasi aduan yang masuk atas 4 anggota DPR tersebut. Di mana aduan yang masuk adalah dari komunitas Advokat Pengawal Konstitusi.

Wakil koordinator Advokat Pengawal Konstitusi, Jeppri Silalahi, mengatakan, MKD harus menindaklanjuti laporan mereka. Karena tindakan yang dilakukan keempatnya sudah salah, mereka mengangkangi hukum dengan skenario politik.

Jeppri mengatakan, sebagai advokat, menjaga dan memastikan hukum dimanfaatkan dan tidak dianggap remeh adalah wajib dilakukan. Dalam kasus Ratna, anggota dewan telah melakukan kesalahan dengan menganggap remeh hukum dan polisi.

"Mereka merasa polisi bukan tempat yang tepat dan mampu menyelesaikan kasus pengeroyokan Ratna," ujar Jeppri. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More