DKM Jabar Belum Dapat Sosialisasi Soal Kredit Bank via Masjid

Penulis: Gana Buana Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 16:34 WIB Megapolitan
DKM Jabar Belum Dapat Sosialisasi Soal Kredit Bank via Masjid

MI/Adam Dwi

SEJUMLAH pengurus masjid di wilayah Jawa Barat mengaku belum mendapat sosialisasi perihal kredit Bank Jawa Barat (BJB) Mesra dari Pemerintah Jawa Barat. Padahal, rencana program tersebut mulai berjalan bulan depan.

“Belum ada sosialisasinya ke kita tuh,” ungkap salah satu anggota Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturahman Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Saban, pada Media Indonesia, Kamis (11/10).

Menurut Saban, pengurus masjid siap apabila mendapat amanah untuk selektif pada warga yang membutuhkan kredit uang bank. Namun, pengurus butuh pemahaman tentang mekanisme yang harus dijalankan.

“Jangan ujug-ujug pengurus dibebani hal yang mereka sama sekali tidak mengerti,” jelas Saban.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan warga Jawa Barat yang tergolong miskin/pra-sejahtera, berkesusahan, terjerat utang ke rentenir dan butuh modal usaha cukup datang ke Masjid.

Sebab, Bank BJB akan segera meluncurkan program Kredit BJB Mesra yang akan menyasar warga miskin atau prasejahtera. Kredit tersebut tanpa bunga, tanpa agunan, dan bisa diajukan hanya dengan rekomendasi dari pengurus masjid.

“KREDIT BJB MESRA akan rilis bulan depan. Warga cukup datang ke masjid di desa atau kampungnya dan disetujui oleh pengurus DKM via smartphone. Sisanya BJB yang akan tindaklanjuti. Pinjaman untuk satu tahun,” tulis Ridwan Kamil dalam akun Instagram miliknya @ridwankamil, beberapa waktu lalu.

Tidak itu saja, orang nomor satu di Jawa Barat tersebut juga tengah menyiapkan hal serupa bagi penganut agama lain. Tentunya melalui fasilitas rumah ibadah masing-masing.

“DULU HIDUPNYA susah dan mungkin jarang ibadah, setelah program ini menjadi warga yang lebih religius dan lebih sejahtera. Financial Inclusive by West Java Government #JABARJUARALAHIRBATIN,” tulisnya lagi.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More