Pemerintah Tegaskan Gempa Sulteng Tidak Akan Ganggu Pemilu

Penulis: Antara Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 16:22 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Tegaskan Gempa Sulteng Tidak Akan Ganggu Pemilu

MI/Panca Syurkani

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, terjadinya gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pada April 2019.

Waktu masih panjang sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden, kata Mendagri di Palembang, Kamis.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini karena KPU tinggal mendata jumlah pemilih yang sebelumnya dan berapa meninggal akibat terjadinya gempa dan Tsunami itu.

"Itu tidak terlalu sulit karena KPU sekarang ini sudah canggih," kata Mendagri.

Selain mendata jumlah korban yang meninggal yang telah berhak memilih, KPU juga mendata ada berapa perubahan dari remaja hingga dapat memilih atau berdasarkan umur.

Dia mengatakan, jadi KPU akan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada sekarang ini untuk melaksanakan pendataan. "Apalagi, kata dia, KPU sudah profesional dengan peralatan canggih sehingga gempa dan tsunami yang terjadi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019, ujar Mendagri.

Memang, lanjut dia, untuk infrastruktur banyak mengalami kerusakan dan itu bisa dicarikan jalan keluarnya dalam pemilihan nanti.

Ketika ditanya mengenai kampanye di sekolah dan pondok pesantren, dia mengatakan, itu memang dilarang karena ada undang-undang yang mengatur. "Namun, bila sosialisasi, tidak menjadi masalah asal didampingi KPU, ujar dia.

"Begitu juga bupati dan gubernur boleh menjadi juru kampanye asal izin terlebih dahulu termasuk tidak boleh menggunakan aset negara," kata dia.

"Jadi, semua perangkat negara seperti bupati, wali kota, gubernur termasuk mendagri harus izin bila kampanye," tambah dia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More