Lembaga Pendidikan Harus Netral, Guru Tak Boleh Berpolitik

Penulis: Micom Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 16:17 WIB Politik dan Hukum
Lembaga Pendidikan Harus Netral, Guru Tak Boleh Berpolitik

Ist

JELANG kontestasi Pemilu 2019, lembaga pendidikan turut campur dalam urusan politik. Hal ini berkaitan dengan tudingan terhadap seorang guru agama SMAN 87 berinisial N yang dilaporkan telah mendoktrin para siswa untuk antiJokowi.

Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema, menilai hal itu telah mengotori lembaga pendidikan. Seharusnya, sekolah, kampus, serta pondok pesantren bersifat netral dan obyektif. Meski, boleh saja melakukan kritik.

"Dia kan guru agama. Kurang tepat rasanya kalau bicara soal politik, apalagi sampai mengarahkan para siswa," kata Doni, Kamis (11/10).

Konten politik di sekolah, imbuh dia, sebanarnya sudah ada di materi pelajaran pedidikan kewarganegaraan. Namun, bukan soal kampanye atau propaganda politik. Materinya adalah soal menganilisis situasi dan kondisi sosial politik.

Karena sebagai pendidik, para guru harus diminta berpikir jernih untuk menimbulkan kesadaran kritis siswa. Apalagi siswa SMA merupakan pemilih muda, sehingga harus diberikan pemahaman supaya terhindar dari hoaks.

"Prinsip bukan membela siapa. Kalau benar ya benar. Dunia pendidikan memang harus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi politik," tambahnya.

Doni juga membenarkan adanya penyusupan materi politik di lembaga pendidikan. Misal, aksi-aksi massa yang berlangsung kemarin-kemarin, lanjut dia, memobilisasi para siswa sekolah. Anak SMA seperti dimanfaatkan untuk merebut suara.

"Sekarang ini ada yang menyusup, sengaja atau tidak, tapi memang banyak. Ini kepala sekolah dan dinas pendidikan harus mewaspadainya," ungkap Doni.

Upaya yang harus dilakukan, perlu dibentuk suasana demokratis di lembaga pendidikan. Tentunya, oknum-oknum tenaga pendidik yang tidak netral bisa dilaporkan. Namun, perlu sikap solid dari berbagai pihak seperti orangtua dan komite sekolah

"Jadi bisa diantisipasi untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru berinisial N mendoktrin siswa agar anti terhadap Jokowi. Diceritakan kronologisnya, N membawa para siswa ke masjid, lalu diputarlah video-video soal gempa Palu Sulawesi Tengah yang dikatakan akibat Jokowi.

Kepala SMAN 87 Jakarta, Patra Patiah, pun mengaku telah berkomunikasi dengan N atas masalah tersebut. Persoalan ini muncul karena adanya aduan yang ia terima melalui pesan singkat SMS.(RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More