Pemprov Sulteng Siapkan Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 15:57 WIB Humaniora
Pemprov Sulteng Siapkan Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga

MI/ADAM DWI

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan lima lokasi alternatif untuk merelokasi warga di tiga wilayah terdampak paling parah dari bencana gempa bumi yang mengguncang pada 28 September lalu.

Lima lokasi alternatif tersebut adalah Kecamatan Palu Barat (79,3 hektare), dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru (200 dan 217 hektare) serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur (57 hektare dan 99,63 hektare).

Sementara itu, diduga ada 5000 unit rumah yang terkubur akibat likuifaksi saat terjadi gempa berkekuatan 7,4 skala Richter di Perumahan Balaroa dan Kelurahan Petobo. Likuifaksi juga terjadi di Kelurahan Jono Oge dan menenggelamkan 120 rumah. Akibat likuifaksi, lahan di tiga wilayah itu tidak bisa digunakan kembali. Bahaya mengancam warga jika tetap membangun kembali hunian di wilayah itu.

"Untuk lahan memang sudah ada yang diusulkan oleh Pemprov Sulteng dan Pemerintah Kota Palu. Tapi untuk jelasnya apakah betul-betul bisa digunakan untuk relokasi harus melalui kajian para ahli," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (11/10).

Kajian-kajian untuk menemukan lokasi alternatif bagi pembangunan kembali hunian warga, yakni bebas dari bahaya gempa, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir, bukan sempadan jalan/sungai/pantai, bukan hutan lindung dan masuk kawasan konservasi, tidak memiliki sudut kemiringan lebih dari 15%, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.

Untuk teknis, Sutopo menyampaikan pemerintah punya tiga contoh relokasi yang sudah dilakukan, yakni relokasi saat bencana meletusnya Gunung Sinabung, Gunung Merapi, dan relokasi korban bencana tsunami Aceh.

"Kalau relokasi korban Gunung Sinabung pembangunan rumah dilakukan TNI. Mereka diberikan lahan untuk bertani karena mayoritas memang petani. Sementara kalau relokasi korban Gunung Merapi, warga hanya diberikan lahan untuk dibangunkan rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk Sulteng ini kita harus data dulu berapa banyak, berapa anggota dalam satu KK dan apa mayoritas mata pencariannya," ujarnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More