Rektor IPB : Perkuat Perlindungan Saksi Ahli

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 15:50 WIB Humaniora
Rektor IPB : Perkuat Perlindungan Saksi Ahli

ANTARA
SIDANG LAPANGAN KEBAKARAN LAHAN: Hakim Ketua Parlas Nababan (tengah) berdiskusi dengan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hero (kiri) saat sidang lapangan gugatan kebakaran lahan tahun 2014 di Districk Simpang Tiga, Tulung

PROFESOR Bambang Hero Saharjo bukan saksi ahli pertama yang digugat balik PT Jatim Jaya Perkasa (JJP). Sebelum gugatan menyasar Bambang, PT JJP pernah menggugat pakar lingkungan hidup yang juga rekan sejawatnya di Fakultas Kehutanan IPB, Basuki Wasis, pada 16 Agustus 2017 lalu.

Bambang maupun Basuki adalah dua ahli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PT JJP menggugat Basuki untuk membayar ganti rugi sebesar Rp610 miliar. Gugatan itu berakhir dengan mediasi dan akta perdamaian pada 31 Oktober 2017. Meski gugatan dari PT JJP kandas, tetapi Basuki Wasis belum bernafas lega karena harus menghadapi gugatan dalam kasus lain.

Sebagai saksi ahli yang dihadirkan jaksa KPK, Basuki digugat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang telah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 28 Maret 2018. Saat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun penjara pada 19 Juli 2018.

Nur Alam kemudian menggugat Basuki pada 12 Maret 2018 dan sidang perdana telah digelar pada 10 April 2018. Ia mengugat Basuki hingga Rp3,14 triliun yang terdiri dari Rp1,47 miliar materil dan Rp3 triliun immateril. Upaya mediasi gagal dan sidang dengan nomor perkara 47/Pdt.G/LH/2018/PN CBi itu akan berlanjut hari ini di PN Cibinong, dengan agenda permohonan intervensi.

Rektor IPB pun Arif Satria meminta agar negara memperkuat perlindungan terhadap dosen yang menjadi saksi ahli dalam pengadilan.  "Perlindungan kepada dosen harus semakin diperkuat, salah satunya pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perlindungan dosen dan guru," kata Arif.

Arif menjelaskan peraturan pemerintah tentang perlindungan dosen dan guru itu akan menjadi bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Setiap masalah yang berkaitan dengan dosen kami akan 'concern'. Para dosen adalah staf kami yang harus kami jaga dan lindungi. Kami akan berkoordinasi dengan LPSK dan KPK," katanya. (Ant/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More