Profesor IPB Tak Gentar Hadapi Pembakar Hutan

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 14:30 WIB Humaniora
Profesor IPB Tak Gentar Hadapi Pembakar Hutan

Istimewa

GURU Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo yang digugat PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) senilai Rp510 miliar akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Cibinong, pada Rabu, 17 Oktober 2018 mendatang. Bambang digugat karena perannya sebagai saksi ahli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus kebakaran lahan gambut seluas 1.000 hektare di Rokan Hilir, Riau, pada 2013 silam.

Ia menyatakan, gugatan JJP tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, saksi ahli tidak dapat digugat. "Sejengkal saja saya tidak akan mundur. Saya akan terus memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujarnya, kemarin.

Pengadilan, kata Bambang, harus menolak gugatan ini. Kalau tidak, maka akan semakin sedikit saksi dan ahli yang mau membantu pemerintah dalam melindungi hak masyarakat oleh kejahatan yang dilakukan korporasi. "Saya mengajak teman-teman akademisi untuk terus memperjuangkan keadilan ekologi demi generasi saat ini dan akan datang," serunya.

Pada 28 Juni 2018 lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT JJP bersalah karena terbukti membakar lahan gambutnya dan diminta membayar ganti rugi serta biaya pemulihan sebesar Rp491,03 miliar. JJP adalah salah satu dari lima korporasi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan putusan hukumnya dinyatakan (Inkracht van gewijsde).
Belum sempat dieksekusi, PT JJP menggugat balik Prof Bambang ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Menurutnya beberapa hal yang dipermasalahkan dalam gugatan itu sudah sering dibahas dalam persidangan-persidangan sebelumnya, yakni di PN Jakarta Utara (2015) dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (2016). Pertama, JJP mempermasalahkan perhitungan emisi gas rumah kaca yang tidak mengggunakan alat. Bambang mengatakan, emisi kebakaran gambut bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Seiler dan Cruizen yang berasal dari metode penghitungan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). "Itu metode ilmiah yang umum digunakan di dunia," terang Bambang saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Hal kedua yang dipermasalahkan JJP adalah penggunaan logo IPB dan kepala surat Kemendikbud dalam surat keterangan ahli karhutla tertanggal 18 Desember 2013 yang menjadi alat bukti P-22 di PN Jakarta Utara dan PT DKI Jakarta.

Lalu, JJP juga mempermasalahkan status akreditasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan yang beralamat di Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga, tempat dimana Bambang menguji bukti-bukti yang didapat dari lokasi kejadian karhutla.
"Memang saat itu, kami (IPB) masih berada di bawah Kemendikbud dan saya sebagai kepala lab dan juga Dekan FH IPB," cetusnya.

Laki-laki kelahiran Jambi, 10 November 1964 itu menegaskan, akreditasi laboratoriumnya menjadi satu kesatuan dengan IPB, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2013 tentang Statuta IPB.  "Kalau prodi kami terakreditasi, maka sudah pasti lab kami terakreditasi," jawab Bambang. (H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More