Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Dr Asep N Mulyana Penulis buku Penyimpangan Business Judgement Rule dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, Penguji eksternal pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. Pada: Kamis, 11 Okt 2018, 05:45 WIB Opini
 Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi

MI/seno

PENANGANAN perkara tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, telah mendapat tanggapan publik yang beragam. Silang pendapat juga terjadi antara penasihat hukum dan jaksa penyidik dalam kasus akuisisi PT Pertamina (Persero) di blok minyak Basker, Manta dan Gummy (BMG) Australia.

Penasihat hukum memandang tindakan yang dilakukan Karen Agustiawan merupakan keputusan bisnis, yang merupakan aksi korporasi sesuai dengan doktrin business judgment rule. Sebaliknya, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa akuisisi yang dilakukan tanpa kajian lengkap, tanpa persetujuan komisaris, serta belum rampungnya kajian kelayakan (feasibility study) dan evaluasi uji tuntas (due diligence) merupakan niat jahat (mens rea) yang merupakan ranah hukum pidana (Koran Tempo, 26/9/2018).

Doktrin business judgement rule

Pada hakikatnya, business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya membawa kerugian bagi perseroan.
Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang memengaruhinya.

Ketika keputusan direksi itu memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya dipandang sebagai suatu risiko bisnis.

Pemahaman tersebut sejalan dengan terminologi business judgement rule menurut Black’s Law Dictionary, yang diartikan sebagai ‘rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith’ (Henry Campbell Black: 1981).

Dari pengertian itu, doktrin business judgment rule sejatinya ingin melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis sebagai aksi korporasi, selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian (prudent) dan iktikad baik (good will).

Implementasi doktrin business judgement rule di dalam civil law system tidak terlalu menonjolkan standar tertentu. Namun, lebih mendasarinya pada perjanjian-perjanjian pemberian kuasa di antara para pihak. Sesuai dengan prinsip fiduciary duty, maka seorang direktur sebagai penerima kuasa dari perusahaan tidak boleh bertindak melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila seorang direksi melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya, dirinya secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Dalam tataran hukum positif, seperti halnya UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan secara tegas dan jelas terkait dengan doktrin business judgment rule. Namun, apabila diteliti secara seksama, doktrin business judgement rule sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas.

Substansi Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.      

Selain memberikan perlindungan terhadap Direksi Perseroan, tampaknya ketentuan Pasal 115 ayat (5) UU Perseroan Terbatas juga telah mengakomodir doktrin business judgement rule terhadap Anggota Dewan Komisaris ketika suatu perseroan mengalami pailit.
Prinsip ‘iktikad baik’ yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung ‘jiwa’ dan ‘spirit’ dari doktrin business judgement rule. Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan.

Setidaknya, terdapat tiga parameter, yang menjadikan apakah suatu keputusan bisnis itu terhindar dari pelanggaran duty of care principles. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memutuskan dengan iktikad baik dan tidak memiliki kepentingan dengan keputusan itu. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik bagi perusahaan. (Detlev F Vagts, 1989:212).

Konsepsi mens rea

Bertolak dari doktrin business judgement rule tersebut, maka pada hakikatnya seorang direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan binisnya, sepanjang keputusan itu (1) tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud), (2) tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest), (3) tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality), ataupun (4) tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence).

Parameter tersebut menunjukkan bahwa direksi yang melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, baik dalam ranah keperdataan maupun dalam lingkup hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana oleh direksi dapat dimungkinkan, apabila terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty. Dalam teori fiduciary duty, kedudukan direksi dan komisaris merupakan pemegang amanah (fiduciary) perusahaan dan sebagai organ vital sebuah perseroan.

Hubungan fiduciary duty itu didasarkan pada kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence), yang meliputi ketelitian, iktikad baik, dan keterusterangan. Salah satu poin penting dalam pelaksanaan fiduciary duty ialah kewajiban bagi direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melaksanakan tugasnya (duty of care) sekaligus tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyalty).

Secara lebih rinci, Hans G Nilson dalam tulisannya Future Corruption in Europe menyebutkan suatu perbuatan digolongkan melawan hukum pidana apabila terdapat unsur-unsur kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts). Dan, manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), serta akal-akalan (subterfuge) atau pengelakan terhadap peraturan (illegal circumvention).

Berdasarkan parameter sebagaimana dikemukakan Hans G Nilson dan teori hukum di atas, dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, perbuatan tersebut merupakan kealpaan atau keteledoran (negligence) akibat kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau tidak profesional (malapraktik) atau wanprestasi (failure to perform an obligation), atau perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Kondisi itu pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut dirumuskan sebagai unsur perbuatan sehingga dapat digolongkan sebagai kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Akan tetapi, apabila tindakan itu tidak tercantum sebagai unsur delik atau ‘dolus eventualis’, hal tersebut termasuk dalam domain administratif, etika, atau sanksi perdata.

Kedua, apabila parameter di atas terpenuhi, perbuatan direksi atau organ perusahaan telah memenuhi elemen hukum pidana. Karenanya, seluruh parameter negatif di atas bernuansa kesengajaan jahat (dolus malus) dan menimbulkan/memperkuat unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) formal dan materiel dalam hukum pidana.

Untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu, unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata wederrechtelijke, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan (onrechtmatigedaad, wanprestasi), maupun dalam hukum administrasi (detournement de povoir).

Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai wederrechtelijke, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan (mens rea). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin ‘actus non facit reum, nisi mens sit rea’, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum (an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy).

Berdasarkan asas ini, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan adanya sikap batin jahat/tercela (mens rea).

Pada titik inilah sejatinya doktrin business judgement rule dengan konsepsi elemen melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, beririsan antara satu dan lainnya. Ketika seorang direksi membuat sebuah keputusan bisnis yang dilakukan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perusahaan, baginya akan dilindungi hukum ketika terjadinya kerugian yang merupakan risiko bisnis.

Kebijakan direksi akan bersentuhan dan menjadi ranah hukum, manakala proses dari sebuah keputusan bisnis dikarenakan adanya conflict of interest, terdapat kecurangan, kesalahan yang disengaja, atau didasarkan pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di samping itu, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan/ penyidikan, manakala keputusan bisnis melanggar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tantangan penegakan hukum

Mencermati berbagai persoalan itu, upaya untuk menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Melainkan, merupakan sebuah proses yang membutuhkan kecermatan, keuletan, kegigihan, kerja keras, dan semangat yang pantang menyerah.

Hal itu dikarenakan tantangan dan kendala dalam penanganan perkara korupsi, yang setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu dicermati. Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional.

Menurut beberapa pakar hukum dan sosiologi, salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai crime without victim (Edwin M Schur: 1975). Padahal, akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun ‘tidak dirasakan saat itu juga’, tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat.

Oleh karena itu, tidak heran apabila World Bank menyebutnya sebagai ‘the cancer of corruption’ karena korupsi bukanlah budaya, melainkan suatu penyakit yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan profesional (professional fringe violation) sehingga kejahatannya sulit terlihat karena tertutup kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi. Memahami benar bagaimana menjalankan ‘sistem operasional dan prosedur’ dan bagaimana pula menyiasatinya.

Adanya oknum eksekutif dan pelaku bisnis yang tidak tersentuh hukum menyebabkan banyak pihak melukiskan pengadilan sebagai trials without truth (William T Pizzi:1998,140). Siapa yang lebih piawai ‘memainkan logika hukum’, dialah yang akan menang sehingga proses hukum acap kali dipandang bukan untuk mencari keadilan, melainkan tempat untuk mencari yang menang dan yang kalah.

Ketiga, kejahatan korupsi yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya, banyak perbuatan yang dipandang tercela, sering kali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum.

Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh hukum dikarenakan perbuatan itu telah sesuai dengan ‘formalitas’ dan ‘ketentuan internal’ yang melegalkannya sehingga kita sering mendengar ‘crime but not innocent’.

Tentu saja kritikan dan sorotan yang menyatakan kurang pekanya aparat penegak hukum harus dimaknai positif sebagai salah satu instrumen untuk introspeksi dan melakukan berbagai langkah perbaikan, pembenahan, penyempurnaan, dan berbagai bentuk inovasi. Upaya dan langkah ke arah itu tidak semata-mata untuk meningkatkan citra, tapi seharusnya ditempatkan pada suatu kepentingan yang lebih besar, yaitu menyejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people).

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More