Amien Diperiksa Massa Dikerahkan

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Rabu, 10 Okt 2018, 07:55 WIB Politik dan Hukum
Amien Diperiksa Massa Dikerahkan

Dok.Editorial MI

KASUS hukum penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet terus bergulir. Setelah pemeriksaan saksi dokter RS Khusus Bina Estetika Dr Sidik Setiamihardja dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kemarin, hari ini penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Amien Rais untuk kedua kalinya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu mangkir pada panggilan pertama, Jumat (5/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan Amien Rais akan datang ke Polda Metro Jaya yang dikawal sekitar 500 pendukung. Namun, ratusan orang yang mengawal Amien itu tidak diizinkan masuk ke Kompleks Polda Metro Jaya. Mereka hanya bisa berkumpul di jalan di depan kantor polisi itu.

"Di luar semua. Yang diperkenankan masuk hanya kuasa hukum Pak Amien," ujarnya, kemarin.

Argo mengatakan petugas tidak akan memberikan pelayanan khusus, tetapi akan melakukan pengamanan sesuai dengan prosedur standar.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan pengerahan massa itu bentuk dukungan moril kepada Amien.

PA 212 akan berkumpul di Masjid Al Munawar, Pancoran, pukul 08.00 WIB, kemudian salat Duha bersama. Mereka lalu berangkat ke polda bersama Amien Rais. PA 212 juga akan mengawal dan menunggu Amien sampai keluar dari polda serta memastikan anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu pulang ke rumahnya.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai pengerahan massa dalam suatu pemeriksaan yang berkaitan dengan hukum justru akan merusak hukum dan publik bisa menganggapnya sebagai cara mengintervensi penegak hukum.

"Setiap orang Indonesia berkedudukan yang sama di mata hukum, dan Indonesia negara hukum, jangan sampai pengerahan massa itu merusak penegakan hukum," ujar Ramses.

"Pengerahan massa saat pemeriksaan ini saya lihat sebagai bentuk tekanan politik terhadap penyidikan aparat kepolisian," tambahnya.

Politikus Golkar Nusron Wahid juga mengatakan hal senada. "Pasti kan ini tradisi buruk ya, setiap ada orang diperiksa bawa massa, diperiksa bawa massa, seakan-akan mau menekan dan sebagainya. Biarkan hukum bicara dengan hukum."

Nusron menilai kepolisian sudah sesuai dengan jalur mereka dengan melakukan klarifikasi selama ada fakta perbuatan yang diduga melanggar hukum. "Kalau memang tidak terbukti, yang bersangkutan tidak merasa bersalah, yang bersangkutan benar, ya dihadapi saja. Tidak usah mengatakan ini kriminalisasi."

Diperiksa 8 jam, 23 pertanyaan

Presiden KSPI Said Iqbal diperiksa sekitar 8 jam dengan 23 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait dengan kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Kepada penyidik, Said mengaku pada 28 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, dihubungi Ratna yang memintanya datang ke rumah. Namun, itu sempat ditolak Said karena sudah tengah malam.

"Tapi tiba-tiba dia menangis dan mengatakan 'Kamu harus datang karena saya dianiaya'. Singkat cerita akhirnya saya putuskan untuk datang," ujar Said seusai pemeriksaan, kemarin.

Di rumah Ratna, Said mendengar cerita tentang pengeroyokan itu. Ratna juga meminta dipertemukan dengan Prabowo Subianto untuk menjelaskan langsung peristiwa penganiayaan itu.

Said juga mengatakan, saat itu Ratna mengaku telah berkomunikasi dengan Fadli Zon dan menyampaikan pesan yang sama. (Ins/Ant/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More