Pendidikan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Penulis: Suprayoga Hadi Perencana Ahli Madya, Kedeputian Pengembangan Regional, Kemen PPN/Bappenas, Wakil Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Pada: Senin, 08 Okt 2018, 07:15 WIB Opini
Pendidikan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

MI/Duta

MENYIKAPI situasi kejadian bencana dan kenyataan luasnya cakupan wilayah yang memiliki berbagai potensi ancaman bencana, pemerintah melakukan sejumlah inisiatif guna mengurangi risiko bencana di RI.  

Dimulai dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) sejak 2006, sebagai komitmen mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan nasional. RAN-PRB merupakan pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahunan untuk pengalokasian anggaran program pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Selain komitmen dari pemerintah, banyak inisiatif dari pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung prakarsa-prakarsa pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, melalui inisiasi berbagai kegiatan yang ditujukan mewujudkan masyarakat yang lebih aman.  
Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Proses Pembangunan Peng­arusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pembangunan mutlak harus dijalankan.  

Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemberlakukan kebijakan, peraturan dan kerangka kerja regulasi pengurangan risiko bencana. Kedua, diperkuatnya kelembagaan dan kemitraan pengurangan risiko bencana. Ketiga, dipahaminya risiko bencana dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko oleh masyarakat dan pengambil kebijakan melalui pendidikan dan penyadaran publik, dan keempat, didemonstrasikannya pengurangan risiko bencana sebagai bagian program pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Terkait dengan sasaran ketiga mengenai perlunya pendidikan dan penyadaran publik terhadap pengurangan risiko bencana, sebenarnya sejak satu dekade terakhir, pemerintah bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pendidikan kebencanaan. Termasuk di antaranya, memasukkan materi kebencanaan ke muatan lokal, pelatih­an guru, kampanye, dan advokasi, hingga school road show untuk kegiatan simulation drill di sekolah-sekolah.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan itu belum terkoordinasi baik dan terintegrasi dalam satu kerangka yang disepakati bersama. Di lain pihak, pemetaan aktivitas pendidikan di berbagai wilayah rawan bencana di RI, serta intervensi dan dukungan peningkatan kapasitas untuk pendidikan masih sangat minim dan terpusat. Khususnya terbatas di wilayah Jawa dan Sumatra.

Merujuk pada kajian kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang telah dilakukan LIPI di berbagai wilayah, menunjukkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah jika dibandingkan dengan masyarakat serta aparat. Hal ini sangat ironis karena sekolah adalah basis komunitas anak-anak, yang merupakan kelompok rentan yang perlu dlin­dungi­ dan secara bersamaan perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Tantangan pengembangan sistem pendidikan kebencanaan

Di sisi lain, tantangan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan juga banyak dikaji. Kajian ini menunjukkan, di antaranya pertama, beratnya beban kurikulum siswa. Kedua, kurangnya pemahaman guru mengenai bencana. Ketiga, kurangnya kapasitas dan keahlian guru dalam integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum. Keempat, minimnya panduan, silabus, dan materi ajar yang terdistribusi dan dapat diakses guru. Kelima, terbatasnya sumber daya (tenaga, biaya, dan sarana). Serta keenam, kondisi bangunan fisik sekolah, sarana dan prasarana umumnya memprihatinkan, serta tidak berorientasi pada amdal dan konstruksi tahan gempa.

Untuk menjawab tantangan itu, dan mengintegrasi pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan dalam rangka mewujudkan budaya aman dan siaga bencana, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Strategi Peng­arusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Strategi ini akan disahkan melalui suatu bentuk kebijakan di tingkat nasional yang diharapkan menjadi acuan pelaksanaan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan baik intra maupun ekstrakurikuler secara nasional.

Untuk mendukung implementasi kebijakan itu, telah diterbitkan berbagai modul ajar dan modul pelatihan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam intra dan ekstrakurikuler, yang berisi model pembelajaran, materi ajar lengkap dengan panduan pengajarannya. Namun, pada kenyataannya, upaya itu belum secara efektif memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan sekolah dan khususnya siswa terhadap kejadian bencana, terutama di daerah rawan bencana.

Urgensi dan Langkah Strategis Sistem Pendidikan Kebencanaan sebelum kejadian tsunami di Pantai Talise di Kota Palu salah satu ikon wisata Kota Palu masih banyak warga masyarakat yang tidak segera melakukan penyelamatan diri dari bibir pantai. Walaupun, pascagempa terjadi penyusutan permukaan air laut secara cepat, pertanda akan terjadinya gelombang tsunami sehingga dalam hitungan menit, tsunami menyapu wilayah pantai dan menyebabkan banyak korban jiwa.   

Jatuhnya korban jiwa di Pantai Talise sebenarnya bisa dihindari apabila pemahaman masyarakat terhadap potensi kejadian gelombang tsunami pascagempa bumi terbangun. Masyarakat semestinya dapat belajar dari bencana gempa dan tsunami di Aceh, Mentawai, dan beberapa bencana gempa dan tsunami di wilayah lain.

Masih rendahnya pemahaman dan kewaspadaaan dari masyarakat di Kota Palu terhadap potensi terjadinya tsunami pascagempa menunjukkan bahwa sistem pendidikan kebencanaan yang menjadi basis kesiapsiagaan masyarakat masih sangat perlu ditingkatkan.

Walaupun telah banyak prakarsa dan kebijakan sistem pendidikan kebencanaan, kenyataannya pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah. Maka, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memperkuat sistem pendidikan yang berbasis pengurangan risiko bencana.  

Beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan, di antaranya pertama, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan. Kedua, pembangunan dan pengembangan sekolah siaga bencana. Ketiga, pengintegrasian materi pembelajaran pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah. Keempat, penyiapan rencana aksi sekolah untuk pengurangan risiko bencana, menurut jenis ancaman dan kerentanan bencana secara spesifik di tingkat lokal.

Menimbang bahwa ancaman dan kerentanan bencana bersifat lokalitas, kurikulum pendidikan kebencanaan yang disusun perlu memperhatikan jenis ancaman dan kerentanan potensial yang terjadi di lokasi bencana sebagai muatan lokal kurikulum.

Selain itu, kurikulum juga perlu memperhitungkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat menghadapi bencana. Termasuk adat istiadat di tingkat lokal yang ditunjukkan dengan kearifan lokal yang perlu dikembangkan sebagai basis ketahanan masyarakat menghadapi bencana.

Komitmen dan kebijakan pemda menjadi sangat penting untuk membangun sistem pendidikan kebencanaan di tingkat lokal, yang akan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.
Selain itu, sistem pendidikan kebencanaan di tingkat lokal difokuskan pada upaya pe­nguatan ketahanan siswa dan sekolah pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Hal ini diharapkan akan mengurangi korban jiwa akibat bencana yang terjadi di masa akan datang.

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More