Bilang Makan Siang Di Jakarta Mahal, Sandi Justru Dicap Gagal

Penulis: Micom/RO Pada: Sabtu, 06 Okt 2018, 20:27 WIB Politik dan Hukum
Bilang Makan Siang Di Jakarta Mahal, Sandi Justru Dicap Gagal

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

CALON wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyoroti masalah melambungnya harga bahan pangan di Indonesia. Pria yang akrab disapa Sandi itu bahkan menyebut harga sepiring makan siang di Jakarta kini lebih mahal daripada sepiring makan siang dengan kualitas sama di Singapura.

Menanggapi itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, justru mempertanyakan keabsahan temuan Sandiaga tersebut. “Bang Sandi dapat data darimana? Setahu saya Singpura masih masuk daftar kota termahal di dunia, sedangkan Jakarta tidak,” ujarnya, hari ini.

Dia menuturkan, berdasarkan hasil survei Economist Intelligence Unit (EIU), biaya hidup (termasuk biaya makan) di Singapura terbilang sangat tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia. Mahalnya biaya hidup di negeri jiran itu sejajar dengan kota-kota lain di Eropa dan Amerika seperti Kopenhagen (Denmark), New York (AS), Jenewa (Swiss), dan Paris (Prancis).

Bahkan, berdasarkan hasil survei terakhir, Singapura masih masuk dalam daftar 10 kota atau negara dengan biaya hidup paling tinggi di dunia. Ini secara otomatis juga membuat Singapura menjadi kota termahal se-Asia Tenggara. “Maka itu saya tanya, Bang Sandi makan siangnya di Jakarta dimana? Saya pikir validitas datanya harus dilihat lagi,” tutur Arya.

Dia mengatakan, Sandiaga adalah mantan wakil gubernur DKI Jakarta yang semasa kampanye Pilkada 2017 selalu menekankan komitmen untuk menekan harga-harga kebutuhan pokok agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat Ibu Kota. Karenanya, patut dipertanyakan jika sekarang Sandi menyebut harga makanan di Jakarta lebih mahal dari Singapura.

“Jangan sampai orang menilai Bang Sandi gagal dalam menjalankan programnya di Jakarta,” kata Arya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More