Indikator Penilaian Kondisi Ekonomi Kubu Prabowo Tidak Komprehensif

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Sabtu, 06 Okt 2018, 17:45 WIB Politik dan Hukum
Indikator Penilaian Kondisi Ekonomi Kubu Prabowo Tidak Komprehensif

MI/Rommy Pujianto

KEPALA Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, indikator penilaian kondisi perekonomian Indonesia yang diumumkan kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Jumat malam, tidak komprehensif. Situasi ekonomi hanya dilihat dari rupiah dan defisit transaksi berjalan (CAD).

"Dalam tahun politik, kondisi ekonomi bisa didramatisasi dan dimaknai berbeda, karena melihatnya hanya dari 1-2 indikator saja (rupiah dan CAD), dan tidak melihat secara komprehensif," kata Tony dihubungi Sabtu (6/10).

Menurut kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari krisis. Perekonomian memang mengalami tekanan dilihat dari pelemahan rupiah yang terjadi akibat defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Namun, sejauh ini perekonomian masih tumbuh 5,1%-5,2%. Perekonomian masih tumbuh 5,1%-5,2%, inflasi 2,88% (year on year) dan cadangan devisa masih sebesar USD118 miliar.

"Melihatnya harus komprehensif. Ibarat check up kesehatan harus menyeluruh tidak parsial. Ibarat nonton bola harus 90 menit tidak hanya 5 menit pertama ketika kita sedang kebobolan toh?" pungkasnya.

Kondisi yang masih baik itu juga ditunjukan dengan masih mampunya industri perbankan melakukan ekspansi kredit 11%-12%. Modal perbankan juga dinilai masih kuat terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 22%.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ahli ekonomi di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10) malam. Dalam pertemuan tersebut tim ekonomi mengatakan ekonomi Indonesia kian genting. Kemudian disepakati beberapa solusi yang ditawarkan koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di sektor perekonomian. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More