Pemprov Minta Uang Saku Ratna Sarumpaet Dikembalikan

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Jumat, 05 Okt 2018, 15:36 WIB Politik dan Hukum
Pemprov Minta Uang Saku Ratna Sarumpaet Dikembalikan

ANTARA

KEPALA Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) Muhammad Mawardi menuturkan Ratna Sarumpaet harus mengembalikan uang saku yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyusul batalnya Ratna berangkat ke Santiago, Chile.

"Kalau tidak jadi berangkat harus dikembalikan," ujar Mawardi ketika dihubungi, Jumat (5/10).

Besar nilai pengembalian akan dihitung oleh Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD). Sebab bisa jadi telah ada dana yang digunakan untuk membeli tiket.

"Mungkin ada yang telah dipakai dan mungkin misalnya dia udah beli tiket, kan nanti ada hitung-hitungannya. Nanti Biro Administrasi Sekretaris Daerah (yang menghitung) berapa besaran yang harus dikembalikan. Kan ada dari airline-nya ketika ada pembatalan," jelas Mawardi.

Ratna juga harus melampirkan laporan pertanggungjawaban ketika mengembalikan dana ke Pemprov DKI.

"Nanti pasti sehubungan dengan misalnya dia tidak jadi berangkat, maka akan memberikan laporan bahwa tidak jadi berangkat karena suatu hal dan proses lebih lanjut ditangani oleh Biro Administrasi," tambahnya.

Mawardi menjelaskan Pemprov DKI memang bisa memberikan bantuan sponsor untuk masyarakat, seperti sanggar, penggiat, hingga siswa sekolah. Kegiatannya bisa dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Misal untuk acara terkait sosial budaya, bisa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Boleh saja sepanjang itu memang nanti dilihat dia mau mewakili siapa. Nanti Gubernur akan mendisposisi dengan SKPD yang membidangi. Nanti SKPD akan beri arahan ini akan dapat diikuti atau tidak," ujarnya.

Pemprov DKI memberi uang saku Rp70 juta untuk Ratna Sarumpaet menghadiri Women Playwrights International (WPI) Conference ke-11 di Santiago, Chile. Namun sebelum sempat terbang ke Chile, Ratna ditangkap oleh polisi saat di Bandara Soekarno Hatta. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More