Tentara, Politik, dan Bencana

Penulis: Agus Widjojo Gubernur Lemhannas Pada: Jumat, 05 Okt 2018, 07:40 WIB Opini
Tentara, Politik, dan Bencana

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo -- MI/ARYA MANGGALA

PADA Jumat, 28 September 2018, TNI mengerahkan tujuh satuan setingkat kompi meliputi pasukan dari batalion kesehatan, batalion zeni tempur, batalion infanteri, dan batalion zeni konstruksi.

Pengerahan dua pesawat C-130 Hercules TNI-AU juga mempunyai makna penting mengingat kerusakan yang terjadi pada bandara sehingga menjadi kendala bagi pengerahan alat angkut udara lain dari unsur non-TNI.

Kecepatan dan kemudian berkembang dengan efektivitas pengerahan unsur-unsur TNI memberi kemampuan reaksi cepat bagi pemberian bantuan ke daerah lokasi bencana.

Hal itu sebenarnya bukan merupakan hal baru karena di mana pun satuan militer adalah institusi yang selalu dijaga kesiagaannya, baik untuk pengerahan maupun tingkat keterampilannya.

Disertai dengan ciri organisasi militer yang didasarkan pada disiplin dan hierarki komando menjadikannya organisasi yang dapat diandalkan kecepatan dan efektivitas pengerahannya untuk kepentingan nasional dalam menjawab kejadian yang memerlukan reaksi cepat seperti bencana alam.

Namun, karena ciri-ciri yang memudahkan pengerahan dan efektivitas sebagai respons reaksi cepat, kita pun perlu cermat untuk tidak berlebihan mengerahkan satuan TNI justru guna menjaga manajemen dan akuntabilitas fungsi pemerintahan.

Akuntabilitas berarti bahwa pengerahan TNI berawal dari lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengerahkan TNI, yakni otoritas pemerintahan sipil pusat dalam hal ini Presiden.

Akuntabilitas kewenangan menjadi dasar penting bagi pengerahan TNI. Itu berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Bagian Ketiga Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas TNI didasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam demokrasi, keabsahan atas konstitusionalitas lebih diutamakan daripada penilaian benar atau salah, atau kepatutan. Penilaian benar atau salah suatu kebijakan dalam demokrasi akan menjadi materi kontrol antarlembaga legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.

TNI sebagai institusi yang mudah dan efektif dikerahkan dapat menimbulkan godaan untuk mengerahkan TNI guna mengatasi segala keadaan. Sebaiknya ada hal-hal yang dapat diharapkan dari TNI.

TNI diharapkan tidak mempunyai sikap egosentris yang memusatkan semua perhatian kepada dirinya. Keberadaan TNI ialah sebagai bagian dari sistem nasional sehingga kegiatan yang dilakukan TNI harus punya efek sinergi dengan upaya yang dapat dilakukan lembaga lain.

Kaidah akuntabilitas dalam wujud pengerahan oleh otoritas politik sipil pemerintah juga mempunyai aspek dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Tidak mungkin pengerahan sebuah kekuatan militer dilakukan tanpa dilengkapi dukungan anggaran.

Oleh karena itu, pengerahan usaha bantuan untuk mengatasi korban bencana alam, karena kemudahannya, tidak bisa kita anggap dapat terjadi dengan sendirinya turun dari langit, atau take for granted.

Sikap take for granted terhadap pengerahan upaya bantuan melalui pengerahan TNI dapat melemahkan pembangunan kemampuan lembaga fungsional karena tidak dilatihkan dan dibiasakan melaksanakan tanggung jawab.

Beberapa kaidah yang perlu dibiasakan dan hingga saat ini masih menimbulkan simpang siur, antara lain, bahwa apa yang tidak terjadi dan apa yang terjadi, termasuk upaya bantuan terhadap korban bencana alam, pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Aparat dan pemerintah pusat bersifat memberi bantuan untuk memberdayakan lembaga fungsional, termasuk pemerintah daerah. Hanya apabila terjadi kekosongan pemerintah daerah seperti bencana tsunami di Aceh pada 2004, maka operasi bantuan diambil alih pemerintah pusat.

Bencana gempa dan tsunami di Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, bukan merupakan bencana alam besar pertama yang pernah kita alami.

Kita pun tidak dapat mengatakan bahwa bencana alam Palu dan Kabupaten Donggala merupakan bencana alam terakhir yang akan kita alami.

Menarik dari pelajaran operasi bantuan yang dilakukan terhadap bencana alam yang terjadi, seharusnya kita sudah dapat merekam kebutuhan bantuan dan dalam segenap prosedur serta mekanika yang dibutuhkan dalam sebuah sistem yang komprehensif.

Pada kegiatan yang bersifat berulang dalam manajemen militer terdapat satu bentuk dokumen yang memuat urut-an prosedur dan mekanika kegiatan.

Dokumen tersebut dinamakan prosedur tetap operasi (standard operating procedures), yang juga dapat memuat hubungan antarlembaga atau antarkewenangan lembaga yang terkait dalam operasi perbantuan terhadap korban bencana.

Adanya pembakuan prosedur dan mekanika operasi perbantuan dalam sebuah prosedur tetap operasi akan dapat banyak menyingkat waktu mengenai tata kelola dan peningkatan efisiensi dalam sebuah operasi perbantuan.

Sinergi

Dalam kaitan dengan pengerahan TNI, patut dilakukan oleh TNI dalam sinergi dengan lembaga pemberi perbantuan lainnya, tanpa tumpang-tindih atau mengambil alih fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab lembaga lain.

Dokumen ini juga bermanfaat untuk menghadapi pengerahan lembaga apa pun, yang menghindari kesan pengerahan yang bersifat 'sukarela' yang sebenarnya tidak terencana, dan dapat mengabaikan efisiensi serta akuntabilitas anggaran.

Kita juga dapat menghilangkan kesan bahwa operasi perbantuan dilaksanakan berdasarkan berbagai faktor yang bersifat kebetulan.

Dengan demikian, kita dapat menjaga TNI dalam ke mampuannya sebagai sebuah institusi satuan militer yang dapat cepat dan efektif di-kerahkan untuk tugas apa pun dalam pencapaian kepentingan nasional dalam kese-imbangan dan pemeliharaan sebuah sistem nasional yang efektif.

Dirgahayu TNI.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More