Mencegah Bencana Sulteng Menjadi Tragedi

Penulis: Teuku Kemal Fasya Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) Pada: Kamis, 04 Okt 2018, 04:10 WIB Opini
Mencegah Bencana Sulteng Menjadi Tragedi

MI/Seno

SIAPA sangka di tengah keriuhan komitmen kemanusiaan membantu Lombok yang belum usai akibat bencana gempa, kini Sulawesi Tengah (Sulteng) juga berselimut duka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis korban tewas dalam bencana gempa dan tsunami 28 September 2018 di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong hingga Rabu 3 Oktober berjumlah 1.407 jiwa. Tentu data ini terus bertambah karena masih banyak korban yang belum ditemukan, baik akibat terseret arus tsunami maupun terperangkap di reruntuhan dan likuifaksi atau rembesan tanah larut akibat pergerakan kerak bumi.
    
Kasus itu terkadang terjadi di saat gempa. Akan tetapi, kasus Sulawesi Tengah ini luar biasa. Ratusan rumah di Kampung Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu, tertelan ke dalam bumi. Sulit membayangkan sebagian besar orang terkubur itu bisa selamat. Demikian pula yang terjadi di Perumnas Balaroa, Palu Barat. Terdata 1.747 rumah terkurung di bawah lapisan tanah. Jika dua orang dari setiap rumah yang menjadi korban, kita sudah bisa melipatgandakan jumlah korban meninggal.

Kontradiksi duka
Sebagian orang menangisi dirinya karena menjadi korban bencana yang tak terduga ini. Ada yang berduka karena seluruh dokumen administrasi kependudukan dan ijazahnya larut di dalam bumi. Namun, sebagian lain menjadi pilu karena dijarah warga entah dari mana, yang membuat situasi duka bercampur-baur.
    
Belum lagi koordinasi saat penanganan bencana ini menjadi absurd. Baru pada Selasa (2/10) pemerintah menetapkan Jusuf Kalla sebagai 'komandan' dalam penanganan dampak bencana Sulteng. Hal ini mungkin melihat jejak rekam JK pada penanganan bencana di Aceh dan Nias, 26 Desember 2004.
    
Dua terobosan JK, yaitu sebagai mediator perdamaian konflik Aceh dan fasilitator dalam proses rehabilitasi pascatsunami, membuat ia kembali dipercaya dalam menangani bencana Sulteng.
     
Saat ini konsentrasi bantuan masih terpusat di Palu. Adapun Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong masih gelap gulita. Situasi ini sama dengan situasi Aceh pascabencana tsunami 2004. Kelompok bantuan nasional dan internasional telah menyemut di dua kota yang dianggap memiliki dampak kerusakan paling parah, Banda Aceh dan Meulaboh.
     
Di dua kota inilah sebagian besar korban berdiam. Namun, publik lupa, kota yang hampir 100% hilang ialah Calang. Ibu kota Aceh Jaya, kabupaten yang baru pemekaran dari Aceh Barat itu tidak tersentuh bantuan hingga hari kelima. Tak ada video yang merekam apa yang terjadi di Calang, kecuali kisah yang terbawa lamat-lamat dari nelayan dan angkatan udara yang melepaskan bantuan lewat Hercules.
    
Kepiluan lain dari bencana Sulteng ini ialah kompleksitas masalah warga yang mulai kelaparan. Ditambah lagi masih ada tubuh-tubuh yang terpasung di bawah bangunan yang roboh. Pada hari ketiga diketahui ternyata dari reruntuhan Hotel Roa-Roa masih ada yang selamat.
    
Ada juga sebagian kontingen paralayang dari luar negeri menjadi korban gempa. Pelbagai event olahraga dan parawisata yang rencananya dilaksanakan di 'kota lima dimensi' harus batal oleh 'sabda alam'. Kota Palu sebelum gempa dan tsunami 28 September memang dikenal memiliki pesona yang berkilau oleh lima kontur ekologis karena dikelilingi gunung, bukit, lembah, teluk, dan sungai. Itu menjadikanya seperti Kigali dari Sulawesi.
    
Kontradiksi antara derita bencana dan dampak sosial yang ditimbulkan bisa memberikan ambivalensi nilai kemanusiaan. Itu akan diketahui nanti, bertahun-tahun setelah bencana ini lenyap dari ingatan, berganti dengan 'megahnya' rekonstruksi infrastruktur dan rekayasa sosial pascagempa dan tsunami.

Akhir sejarah tanah?
Namun, sebelum tsunami ini terjadi, bencana ekologis sebenarnya telah berdiam di bumi Sulteng. Meskipun Sulawesi dikenal sebagai salah satu wilayah cincin api bencana alam, terutama Sulteng yang berada pada patahan sesar Palu-Koro, sehingga melahirkan gempa di Morowali (24 Mei 2017), Poso (29 Mei 2017), dan Sigi (25 November 2017), alam Sulteng sesungguhnya telah lama dijajah jaring-jaring kapitalisme global yang menentukan pola pertanian dan perkebunan baru.
    
Menurut antropolog Toronto University, Tania Murray Li, dalam Land’s End (2014), alam Sulteng yang memiliki keragaman biosfer, termasuk fauna endemik, dan kontur ekologisnya karena memiliki kombinasi antara ngarai yang curam, bukit-bukit menjulang, dan pesisir yang berkilau menjadikannya incaran kelompok pemodal.
   
Mereka memperkenalkan 'tanaman modern' seperti cokelat, sawit, dan cengkih. Modernisasi perkebunan itu menggantikan kebun endemik yang selama ini telah memberikan kesejahteraan berkelanjutan kepada masyarakatnya. “Kini para petani dan pekebun harus menjadi buruh yang bekerja di bekas tanah mereka karena telah dijual ke pemodal luar. Mereka terpaksa menggunakan tenaganya untuk mendapatkan upah," ungkap Li dalam pembukaan bukunya yang merupakan rekaman penelitian etnografis selama 20 tahun terakhir di Sulteng.
   
Kehilangan atas tanah dan juga model pertanian yang dipelihara adat masyarakat ialah harta tidak tergantikan. Namun, kini mereka harus beradaptasi dengan kondisi alam yang rusak. Dampak korosif ekologis menyebabkan kerusakan pada wajah tradisi dan adat masyarakat, serta hilangnya daya resiliensi kultural dan sosial masyarakat asli yang selama ratusan tahun dapat sejahtera hanya mengandalkan alam yang lestari.
   
Memang 'kerusakan ekologis di atas bumi' ini tidak terlihat lebih dramatis jika dibandingkan dengan kerusakan akibat gempa dan tsunami yang dalam sekejap dapat mengubah lanskap geologis dan geografis Sulteng. Namun, sebenarnya dampaknya tak kalah parah.
    
Harapan kita, masyarakat Sulteng kembali mengumpulkan energi sosial untuk dapat menjadikan momentum bencana ini membangun kembali dari awal secara hati-hati. Pembangunan kembali kota-kota yang terdampak akibat gempa dan tsunami diharapkan selaras dengan keinginan masyarakat, bukan membiarkan 'mata elang' bantuan mendikte keinginan masyarakat sesuai dengan selera pendonor.
    
Belajar dari seluruh proses rekonstruksi pascabencana alam, ia harus bisa menjadi jalan harmoni bagi seluruh masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun tidak untuk membangun lingkungan hidup dan sosial yang lebih baik ketimbang sebelum bencana.
   
Dengan persatuan dan juga kekuatan kultural yang masih tersisa, dari ingatan dan endapan imajinatif masyarakat, harapan itu bisa terlaksana. Waktu yang akan menjawab. Semoga bencana tidak berulah menjadi tragedi, atau tsunami sosiokultural-ekonomi yang membuat kesenjangan baru di antara masyarakat di Sulteng.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More