Manajemen Responsif Bencana

Penulis: Suyatno Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka Pada: Rabu, 03 Okt 2018, 00:00 WIB Opini
Manajemen Responsif Bencana

MI/Seno

MUSIBAH gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter yang berlanjut tsunami yang menerjang pesisir Kota Palu dan Donggala menyentak keprihatinan kita. Betapa tidak, sedikitnya peristiwa alam di Sulawesi Tengah menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menelan 1.234 orang tewas, dan masih bisa terus bertambah karena ribuan korban masih terkubur.

Selain itu, puluhan rumah rusak parah dan ratusan orang terpaksa tinggal di tempat pengungsian. Berbagai bangunan seperti rumah warga, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan bangunan lainnya rusak parah ambruk sebagian atau seluruhnya dan tersapu gelombang.

Segenap kementerian dan lembaga telah berkoordinasi untuk segera mengambil langkah cepat sehingga korban terdampak segera bisa ditangani. Presiden Jokowi telah memerintahkan agar bantuan logistik dan bahan makanan akan segera disalurkan sebab merupakan kebutuhan dasar para korban. Memetik pelajaran dari Palu, sikap responsif dan tanggap bencana penting diterapkan menyeluruh mengingat wilayah Tanah Air sebagian besar rawan terjadi bencana.

Bencana merupakan kejadian yang tidak tersangka-sangka datangnya. Manusia tidak tahu kapan akan mati, kapan ia beruntung atau ia akan celaka. Kita yang diberi kelapangan dan kesempatan sepatutnya memberikan uluran tangan. Memang tidak ada yang berharap bencana akan berulang di tempat lain, tetapi bencana seolah menjadi keniscayaan sebab fenomena alam memang membuka kemungkinan itu. Apalagi bila manusia merusak alam.

Responsif dan tanggap
Ajakan agar semua pihak responsif dan tanggap menghadapi bencana patut direspons serius. Cukuplah tragedi sebelumnya sebagai pengingat agar kita tak mengulangi kesalahan dan ketidaksigapan. Negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya, apalagi ketika rakyat tengah dirundung kemalangan. Sebaliknya, rakyat harus menaati panduan yang sudah diberikan pemegang otoritas dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita patut siaga terhadap berbagai bentuk bencana yang potensial bisa menimpa negeri kita.

Sebagai salah satu manajemen risiko bencana alam, pemberian bantuan merupakan bagian dari tindakan sesudah bencana terjadi dan reda. Segera setelah bencana mereda kegiatan setidaknya ada dua hal yang harus dilaksanakan. Pertama, rehabilitasi, yang merupakan usaha untuk memfungsikan kembali dan mengonsolidasi berbagai sarana dan prasarana ekonomi, transportasi, dan kehidupan masyarakat secara darurat, guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah.

Kedua, rekonstruksi, yang merupakan usaha untuk membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan bencana secara lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Pemberian bantuan pertama-tama lebih pada tindakan rehabilitasi. Terutama mengurangi penderitaan masyarakat, memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar. Hal inilah yang patut menjadi perhatian pemerintah agar kinerjanya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dari langkah-langkah di atas, ada sejumlah tindakan yang bisa dilakukan. Tindakan ini penting bagi penanganan bencana yang sudah terjadi maupun pegangan pada waktu mendatang. Bukannya berharap terjadi lagi bencana, melainkan kondisi alam negeri ini yang memang rawan terhadap terjadinya bencana.

Tindakan
Daya upaya antisipasi mesti dijalankan dengan penuh kesungguhan. Perlunya mapping lokasi bencana yang cepat dan akurat. Pemetaan akan memberi gambaran besaran risiko bencana. Dari titik ini pengelolaan bencana sangat ditentukan. Jumlah dan macam kebutuhan yang mendesak diperlukan bisa diputuskan. Pendistribusian akan lebih terarah.         

Jaminan kepastian pemerataan dan keadilannya dapat lebih dijaga. Pengerahan bantuan yang tidak tepat dan mubazir bisa dicegah.  Tak kalah penting data kependudukan yang canggih dan selalu mutakhir dari daerah hingga pusat. Hal ini akan memudahkan pengamatan jenis dan jumlah korban manusia.

Bentuk pertolongan dapat segera ditetapkan dan dilakukan. Ada korban meninggal, luka-luka, dan selamat. Setiap korban membutuhkan penanganan yang berbeda. Prioritas mana yang perlu diambil saat itu segera dapat diperhitungkan. Akurasi data akan membuat tindakan penanganan lebih terarah, efektif, dan tepat.

Perlu juga membuat pusat-pusat logistik terdekat dan strategis dari lokasi bencana. Cara ini akan memudahkan proses penyaluran. Lokasi ini tidak hanya dibuat di kota-kota, tetapi juga daerah pelosok. Penggunaan helikopter menjadi vital untuk memperlancar proses ini. Besarnya biaya yang menjadi pertimbangan akan lebih efektif bila dilihat dengan metode yang lain. Termasuk dalam cara ini pengamanan dan pengawalan oleh aparat berwenang.

Pentingnya sinergi antara alat pertahanan dan keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri, menjadi sebuah kebutuhan vital. Di sinilah peran aparat keamanan sangat dibutuhkan. Mereka harus menjamin ketertiban dan menjaga rasa aman dan bantuan untuk masyarakat. Juga menjamin kelancaran pemerintah melakukan penyaluran bantuan dan tindakan pertolongan.

Demikian juga pendistribusian bantuan dengan metode yang tepat sangat diperlukan. Baik dari arah daerah terpencil menuju kota maupun dari kota menuju ke pedalaman secara bersama dan simultan.  Pendistribusian dengan satu arah, dari yang terdekat dari kota menuju pelosok membuka peluang tidak meratanya bantuan menjadi lebih besar. Berapa pun besar jumlah bantuan segera lenyap, tetapi tidak semua kebagian.  

Rakyat negara ini memang butuh pemerintah yang responsif terhadap permasalahan mereka. Inisiatif dan solidaritas yang sudah berkembang dalam masyarakat mengatasi masalah bencana semakin bermakna dengan tindakan pemerintah yang cepat dan akurat. Kedua pihak bahu-membahu mengatasi persoalan. Korban bencana mendapat bantuan secara responsif dan tepat sasaran.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More