Ini Sanksi Hisap Sebatang Rokok di KTR Kota Depok

Penulis: Kisar Rajagukguk Pada: Kamis, 27 Sep 2018, 15:59 WIB Megapolitan
Ini Sanksi Hisap Sebatang Rokok di KTR Kota Depok

Ilustrasi

PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan larangan merokok. Jika kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok (KTR), seseorang mendapat sanksi penjara 7 hari atau denda Rp1 juta. Sedangkan untuk badan usaha, sanksinya penjara tiga bulan atau denda Rp50 juta serta pencabutan izin usaha.

Ancaman terhadap pelanggar dimuat di surat Wali Kota Depok No: 300/357-SatPol PP tanggal 19 September 2018.

"Kepada pelanggar akan didenda, bahkan terancam penjara sebagai tindak pidana ringan (tipiring)," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol) PP Kota Depok Yayan Arianto, Kamis (27/9).

Surat edaran larangan merokok dari Wali Kota itu disebarkan kepada 374 retail Carefour International Trade Center (ITC) Jalan Margonda, Kelurahan Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (27/9). Hal ini berkaitan dengan larangan display penjualan rokok, mengiklankan dan mempromosikan rokok kepada pelaku (pengelola, penanggung jawab usaha) se-Kota Depok.

"Surat edaran Wali Kota sudah di distribusikan ke seluruh ritel modern untuk semua pelaku, pengelola, penanggung jawab usaha se- Kota Depok. Diharapkan bisa sampai ke semua lapisan masyarakat, “ imbuhnya.

Dalam Perda Kota Depok No: 03/2014 itu juga disebutkan apa saja yang menjadi sanksi bila melanggar.

Untuk perorangan kurungan paling lama 7 hari atau denda maksimal Rp1 juta. Sedangkan badan usaha, kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

“Khusus terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, “ ujar Yayan.

Pidana tambahan diberikan jika badan usaha yang bersangkutan kedapatan mempromosikan, mengiklankan rokok, menjual rokok dengan memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok atau produk tembakau lainnya.

Dengan Perda No: 03/2014, lanjut Yayan, Pemerintah Kota Depok berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya ialah upaya pengendalian tembakau.

“Dengan kebijakan melarang iklan, promosi dan sponsor rokok, industri rokok tak bisa dengan bebas dan gencar dalam memasarkan produksinya," imbuhnya.

Di awal 2018, No Tobacco Community (NOTC) menggelar survei opini masyarakat Depok mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan, promosi dan oklan rokok di Kota Depok

“59% responden yakin iklan rokok mendorong anak untuk mulai merokok, 61,4% responden yakin iklan rokok mendorong perokok untuk tetap merokok, 73% responden mendukung dan yakin iklan rokok harus dilarang menyeluruh serta 70% mendukung pelarangan Display penjualan rokok, “ ungkapnya.

Yayan menegaskan keseriusan Pemkot Depok dalam pengendalian tembakau guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sehingga dua juta penduduk Kota Depok terhindar dari bahaya asap rokok serta melindungi anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran industri rokok dari pengaruh iklan serta promosi rokok.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More