Cabut Izin Reklamasi, Pemprov DKI Sebut sudah Koordinasi dengan KLHK

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Rabu, 26 Sep 2018, 20:15 WIB Megapolitan
Cabut Izin Reklamasi, Pemprov DKI Sebut sudah Koordinasi dengan KLHK

ANTARA

KETUA Bidang Pengelolaan Pesisir Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Marco Kusumawijaya menuturkan keputusan Gubernur Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau telah dibicarakan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Menurut Marco, Menteri LHK menilai kebijakan menghentikan reklamasi itu sudah sejalan.

"Jadi minggu lalu kan Pak Gubernur ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Di situ kami sampaikan dan Ibu Menteri mengatakan apa yang dilakukan atau menjadi kebijakan sudah koheren istilah beliau, maksudnya koheren itu sejalan," kata Marco di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut Marco, melalui pertemuan itu, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal keputusan menghentikan reklamasi itu.

Dia mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi di Pantai Utara Jakarta ada pada Gubernur DKI. Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Ya tentu saja karena Ibu Menteri (Siti) adalah pemerintah pusat, kita anggap demikian (setuju). Tapi jangan lupa, bahkan kalau kita berpegang pada Keppres yang lama itu kan wewenang perizinan tetap ada di Gubernur. Itu yang tidak boleh disalahtafsirkan," ujarnya.

Pemprov DKI juga akan konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas tata ruang laut di sekitar pulau reklamasi. Sementara untuk ruang darat, akan dikonsultasikan dengan Kementerian ATR/BPN.

"Kita sedang proses untuk konsultasi tetap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tentu saja dengan Kementerian ATR dan Kepala BPN," ujar Marco.

Pemprov DKI mencabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta. 13 Pulau itu yakni Pulau A, B, dan E yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Kemudian Pulau I yang izinnya dipegang PT Jaladri Kartika Eka Pasti, Pulau J, K dan L yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Pulau L dan M yang izinnya PT Manggala Krida Yudha, Pulau O dan F yang izinnya dipegang PT Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q yang izinnya dipegang PT Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Marunda, Pulau H yang izinnya dipegang PT Taman Harapan Indah.

"Reklamasi selesai. Kita tidak berencana meneruskan. Seluruh 13 pulau ini dicabut izinnya," tutur Anies. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More