Presiden Optimistis Target Sertifikasi Jutaan Lahan Terealisasi

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Selasa, 25 Sep 2018, 22:05 WIB Politik dan Hukum
Presiden Optimistis Target Sertifikasi Jutaan Lahan Terealisasi

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/

TARGET jutaan sertifikat yang harus diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sejak awal pencanangan, target penerbitan 5 juta sertifikat hak atas tanah rakyat telah ditetapkan dan terpenuhi. Untuk tahun ini, jumlah tersebut bertambah menjadi 7 juta sertifikat.

Pada 2019, Presiden menargetkan di angka 9 juta sertifikat. Meski terus bertambah, Presiden meyakini bahwa target tersebut mampu kita capai.

"Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar. Saya yakin insyaallah bisa. Kita ini kalau sudah dikejar, diberi target, nyatanya juga bisa," kata Presiden saat menghadiri pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9).

Melihat banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat yang mencapai 80 juta bidang, Presiden menilai target tersebut harus direalisasikan.

Selama ini, pemerintah hanya mampu menerbitkan 500 ribu hingga 600 ribu sertifikat tiap tahunnya. Tentu membutuhkan waktu yang sangat lama bila tidak segera dilakukan pembenahan.

"Setiap tahun kita ini hanya keluar sertifikat 500-600 ribu di seluruh Tanah Air. Saya hitung kalau setahun hanya 500 ribu sementara masih kurang 80 juta berarti Bapak/Ibu harus menunggu 160 tahun," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan langsung 7.000 sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor. Sebanyak 4.000 sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor dan 3.000 sertifikat diserahkan untuk warga Kabupaten Bogor.

Selain bisa digunakan untuk mencari pinjaman, kepemilikan sertifikat tanah juga bisa mengurangi konflik agraria karena sudah memiliki kekuatan hukum. Adanya sertifikat juga membuat harga tanah makin tinggi.

Sebagaimana biasanya, Kepala Negara meminta warga untuk menunjukkan sertifikat yang telah diberikan.

"Kenapa saya angkat tinggi-tinggi? Supaya saya yakin bahwa Bapak/Ibu semua sudah pegang yang namanya sertifikat di tangan," kata Presiden.

Dengan percepatan penerbitan sertifikat ini, Presiden berharap agar keluhan mengenai sengketa tanah yang sampai kepadanya akan jauh berkurang.

Selain itu, Kepala Negara juga menyadari proses pembuatan sertifikat selama ini yang cukup berbelit bahkan dimintai pungutan. Maka itu, selain memberikan target, dirinya juga memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan sertifikat.

"Enggak ada lagi pungutan di sana sini. Saya tahu. Saya pernah jadi rakyat, saya pernah mengurus sertifikat. Jadi saya merasakan," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Nurhayanti, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More