Pengusaha Siap Patuhi Aturan Wajib L/C

Penulis: (Cah/E-1) Pada: Rabu, 26 Sep 2018, 01:45 WIB Ekonomi
Pengusaha Siap Patuhi Aturan Wajib L/C

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

PELAKU usaha akan mematuhi ketentuan penggunaan letter of credit (L/C) dalam kegiatan ekspor seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No 94 Tahun 2018.

Di kalangan perusahaan batu bara, penggunaan L/C  bukanlah hal baru. Meski begitu,  masih ada sebagian perusahaan  yang belum terbiasa menggunakan L/C, terutama yang diterbitkan perbankan dalam negeri.

Oleh karena itu, Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI) akan profaktif menyosialisasikan aturan itu kepada para anggotanya.

“Sejauh ini belum ada keluh-an sehingga menurut hemat kami anggota-anggota APBI sudah comply. Namun, tentu tidak tertutup kemungkinan ada perusahaan yang belum bisa comply dan untuk sosialisasi pemerintah sudah lakukan,” kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (25/9).

Sebagai informasi, Permendag No 94 Tahun 2018 itu mewajibkan empat sektor usaha menggunakan L/C dalam kegiatan ekspornya. Keempat sektor itu ialah mineral, batu bara, migas, dan kelapa sawit.

Aturan tersebut mewajibkan penggunaan L/C dilaksankan per 7 Oktober 2018. Bila ada perusahaan yang masih membutuhkan penundaan, wajib meminta izin kepada Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas ­Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pihaknya berharap ketentuan penggunaan L/C itu dipermanenkan sebab selama ini banyak perusahaan yang menyimpan hasil ekspornya di luar negeri sehingga tidak mendukung program pemerintah meningkatkan devisa negara.  

“Kebijakan ini sangat baik. Selama ini perusahaan tambang, khususnya perusahaan asing, lebih memilih menyimpan dana hasil produksinya di bank asing. Tentu ini tidak ramah pada cadangan devisa kita,” jelas Redi. (Cah/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More