Penyuap Eni dan Idrus Dalam Kasus PLTU Riau-1 Segera Disidangkan

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Selasa, 25 Sep 2018, 08:50 WIB Politik dan Hukum
Penyuap Eni dan Idrus Dalam Kasus PLTU Riau-1 Segera Disidangkan

MI/ROMMY PUJIANTO

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk terdakwa Johannes B Kotjo ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun tinggal menunggu jadwal persidangan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pelimpahan berkas dan dakwaan terdakwa dilakukan pada Senin (24/9).

"Kemarin, Senin (24/9), dilimpahkan," terangnya melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Febri, Johannes merupakan terdakwa pertama dalam kasus suap terkait kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 yang dakwaan dan berkasnya sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Selanjutnya kami menunggu jadwal persidangan," tandasnya.

Johannes merupakan satu dari tiga tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap terkait kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Sebagai pemegang saham PT Blackgold Natural Recourses Limited (BNRL) Johannes disebut penyidik sebagai pelaku suap setelah memberikan uang kepada tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Selain itu, Johannes juga terbukti memberikan janji kepada tersangka mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham agar dapat memuluskan PT BNRL menjadi bagian dari konsorsium proyek yang akan mengerjakan pembangunan PLTU Riau-1.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Eni mengaku menerima uang Rp6,25 miliar dari Johannes secara bertahap.

Bahkan, Eni menyebut sebagian dari Rp2 miliar yang diterima, digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017.

Adapun Idrus dijanjikan menerima uang US$1,5 juta sebagai komitmen fee untuk memuluskan pelaksanaan proyek.

Dalam penyidikannya, Eni telah mengembalikan uang sejumlah Rp500 juta. Sementara pengurus Golkar juga mengembalikan uang sejumlah Rp700 juta kepada KPK.

Uang tersebut menjadi alat bukti kasus dugaan suap di proyek senilai US$900 juta milik PT PLN.

Atas perbuatannya sebagai pemberi suap Johannes disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf b atau pasal 13 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Eni dan Idrus sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More