Format Debat Sesuai Kesepakatan

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Selasa, 25 Sep 2018, 07:45 WIB Politik dan Hukum
Format Debat Sesuai Kesepakatan

ANTARA/Prasetyo Utomo

KPU tak mau buru-buru menyusun format debat calon presiden dan calon wakil presiden. KPU juga akan melibatkan seluruh pihak dalam menyusun format tersebut.

"Jadi, tetap kita akan diskusikan, itu masih agak panjang. Kita enggak usah buru-buru soal itu," kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi.

Pramono menjelaskan penyu-sunan format juga melingkupi durasi, jumlah segmen, moderator, narasumber, dan panelis dalam debat tersebut. Format tak bisa ditentukan satu pihak.

"Harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak," kata dia.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengusulkan debat capres-cawapres diganti dengan format seminar. Pramono tak menjawab secara lugas terkait dengan usul itu. "Format dan lain-lain harus disepakati dua belah pihak. KPU sifatnya menawarkan. Kesepakatan harus disetujui kedua belah pihak," jelas Pramono.

Lalu bagaimana dengan usul Ma'ruf Amin. Calon wapres nomor urut 01 itu bakal menunggu keputusan KPU.

"Kita (ikuti) ya, apa saja yang diatur KPU. Kita tak akan meminta harus begini, begitu," kata Amin.

Menurut Amin, dalam debat antarkandidat semua elemen pemikiran akan dibeberkan, termasuk saran-saran untuk kemajuan bangsa sehingga memberikan saran bukan barang baru karena telah satu paket dalam debat.

Meski demikian, dia mengaku siap jika diminta berdebat terkait dengan apa pun. "Kita akan sampaikan isu untuk membangun bangsa. Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia yang lebih maju," kata dia.

Inisiator Relawan Nusantara Nusron Wahid menyebut pihaknya siap dengan apa pun yang diusulkan asalkan hal itu disepakati KPU sebagai penyelenggara. "Saya tidak ada pilihan, apa pun yang disepakati, saya kira (petahana) siap."

Pembangunan manusia

Dalam visi dan misi Jokowi-Amin, pembangunan manusia menjadi program prioritas pasangan nomor urut 01 itu. Bidang itu diyakini merupakan kunci penentu peradaban bangsa di masa mendatang.

"Jadi difokuskan ke pembangunan manusia itu sendiri," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Arsul Sani, program prioritas petahana tak jauh berbeda dengan saat di Pilpres 2014. Pada dasarnya, Jokowi hanya tinggal melanjutkan apa yang belum dikerjakan.

Namun, Arsul memerinci secara teknis ada dua pembagian program yang dicanangkan Jokowi-Amin. Pertama, soal penguatan ekonomi keumatan. "Sebelum pilpres berlangsung, selalu elemen-elemen masyarakat tertentu itu Pak Jokowi dianggap kurang ramah sama umat Islam," kata Arsul.

Arsul berharap gagasan program itu bisa menepis anggapan miring terkait dengan Jokowi dan umat Islam. Dia menyebut program penguatan ekonomi keumatan itu saat ini mulai dirintis, termasuk sudah ada hampir 100 yaitu bank-bank wakaf di masjid. (Njr/Mal/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More