Korupsi Ganggu Demokrasi

Penulis: Thomas Harming Suwarta Pada: Selasa, 25 Sep 2018, 07:40 WIB Politik dan Hukum
Korupsi Ganggu Demokrasi

Direktur Wahid Institute Yenny Wahid -- MI/TRI HANDIYATNO

SETELAH 20 tahun reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ada dua persoalan besar yang ikut memengaruhi hal itu, yakni korupsi dan intoleransi.

Demikian temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) perihal persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi yang dirilis di Jakarta, kemarin. Survei dilakukan pada 1-7 Agustus 2018 dengan responden 1.520 warga yang punya hak pilih.

"Temuan survei ini memberikan setidaknya gambaran bagaimana kita mengevaluasi demokrasi yang sudah berjalan selama 20 tahun setelah reformasi. Yang kita harapkan demokrasi kita makin maju, ternyata justru mengalami kemunduran karena korupsi dan persoalan intoleransi," kata peneliti senior LSI, Burhanudin Muhtadi.

Ia menjelaskan hasil survei memang menunjukkan bahwa sebagai sistem pemerintahan dan nilai yang menjunjung tinggi kebebasan menjalankan agama, demokrasi didukung mayoritas warga. Tingkat kepuasan terhadap demokrasi pun cenderung meningkat.

"Mayoritas, 83%, setuju bahwa demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang terbaik dan 90% setuju tentang prinsip bebas memeluk agama dengan tingkat kepuasan akan jalannya demokrasi sekitar 68%. Hanya saja ini tidak sejalan dengan korupsi yang makin meningkat dan intoleransi yang cenderung tinggi, terutama dalam politik," ujar Muhtadi.

Dalam hal korupsi, imbuhnya, mayoritas warga menilai bahwa praktik rasywah dalam dua tahun terakhir meningkat meski di sisi lain mereka juga menilai pemerintah serius melawan korupsi. "Namun, yang patut menjadi catatan ialah bahwa semakin sering terjadi korupsi, masyarakat justru makin menerima korupsi sebagai sesuatu yang wajar."

Dalam hal intoleransi, temuan LSI menyebutkan warga muslim cenderung intoleran kepada nonmuslim terutama dalam hal politik. Mereka, misalnya, keberatan nonmuslim menjadi pemimpin pemerintahan di berbagai tingkatan. "Hal ini juga terkonfirmasi pada aspek sosial kultural, bahwa sekitar separuh warga muslim saat ini keberatan jika nonmuslim membangun tempat ibadah di dekat mereka," tutur Muhtadi.

Pendidikan jadi kunci

Untuk mempromosikan demokrasi, imbuhnya, pendidikan masih menjadi kunci dengan asumsi bahwa warga yang lebih terdidik cenderung lebih toleran dan bersikap antikorupsi ketimbang yang kurang terdidik.

Pada kesempatan sama, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, memberi apresiasi atas temuan survei yang mencoba mengukur perilaku warga dalam soal demokrasi, korupsi, dan intoleransi. Menurutnya, hasil survei LSI mencerminkan sikap warga yang harus direspons dengan berbagai langkah perbaikan.

"Agar kualitas demokrasi kita makin baik dan di saat yang sama korupsi kita terus perangi. Sama halnya sikap intoleransi terus kita perangi dengan pendidikan yang makin intensif," tandas Yenny. (Ant/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More