Kereta Cepat Hong Kong-Tiongkok Tuai Kritik

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti Pada: Minggu, 23 Sep 2018, 23:45 WIB Internasional
Kereta Cepat Hong Kong-Tiongkok Tuai Kritik

AFP/TYRONE SIU / POOL

JALUR kereta api cepat yang menghubungkan Hong Kong dan Tiongkok resmi diluncurkan,

Minggu (23/9) ini. Kemunculan proyek infrastruktur senilai US$10,75 miliar itu diwarnai kritik atas pemberlakuan peraturan dari setiapteritori.

Untuk pertama kalinya, petugas keamanan Tiongkok akan ditugaskan di wilayah semiotonom Hong Kong. Tepatnya di Stasiun Kowloon Barat yang menjadi area khusus tunduk pada aturan hukum Tiongkok daratan. Kritikan lain turut menyasar aspek keselamatan penumpang di kawasan Tiongkok.

"Saya tidak begitu mengkhawatirkan keberadaan petugas keamanan Tiongkok. Mereka ada di sini untuk bekerja. Selain itu, pos pemeriksaan gabungan bertujuan mempercepat pemeriksaan saat melintasi wilayah perbatasan," ujar Chan, 39.

Sesampainya di Stasiun Kowloon Barat, penumpang kereta harus melalui pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai yang berada di bawah otoritas Tiongkok. Hal ini mengundang kritikan mengingat wilayah Kowloon Barat berjarak beberapa mil dari area perbatasan. Meski Hong Kong merupakan wilayah semiotonom Tiongkok, ketentuan hukum Tiongkok tidak berlaku di kawasan itu.

Pasca-Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok pada 1997, masyarakat Hong Kong menikmati beragam hak kebebasan yang tidak dapat ditemukan di Tiongkok. Seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dilindungi konstitusi mini atau basic law. Namun, masyarakat mulai khawatir kebebasan itu akan terkikis.

Pembentukan pos pemeriksaan gabungan dipastikan mempermudah perjalanan penumpang kereta. Sebab, penumpang asal Hong Kong tidak perlu memproses izin khusus ketika memasuki wilayah daratan. Kehadiran kereta cepat atau kereta peluru diyakini memangkas waktu tempuh perjalanan. Perjalanan ke Beijing yang sebelumnya memakan waktu 24 jam, akan dipersingkat menjadi 9 jam.

"Kereta ini pasti nyaman sekali, termasuk dari segi waktu tempuh. Hanya tarif tiket kereta relatif mahal dan mekanisme pembelian kurang efektif. Saya harus antre 4 jam," ujar penumpang lainnya bernama Kwok.

Preseden buruk

Tiket kereta cepat kelas dua ke Shenzen dibanderol seharga HK$86 atau US$11. Tarif tiket untuk kelas serupa dengan tujuan Guangzhou dipatok sebesar HK$247, kemudian tiket ke Beijing seharga HK$1.237.

Sejumlah kalangan mengingatkan munculnya moda transportasi kereta api cepat di wilayah Hong Kong, menjadi preseden buruk. Apalagi, Tiongkok diketahui berupaya memperketat cengkeramannya atas daerah administrasi khusus itu.

"Ini hampir seperti sikap imperialis yang digencarkan Beijing. Sekarang mulai muncul sejumlah pertanyaan dari warga Hong Kong. Apakah mereka harus tunduk pada ketentuan hukum Tiongkok, lalu apakah mereka akan dihukum apabila menggunakan Facebook dan Twitter saat menginjakkan kaki di daratan," tutur anggota parlemen Hong Kong Claudia Mo.

Dari pantauan wartawan AFP, penumpang masih bisa mengakses media sosial sekalipun sudah menggunakan jaringan internet (WiFi) yang disediakan otoritas Tiongkok.

Akan tetapi, penumpang harus beralih ke nomor ponsel teregistrasi di Tiongkok atau menggunakan layanan aplikasi Wechat saat mengakses WiFi begitu melintasi Shenzen. Hal ini lantas memantik kekhawatiran terkait potensi penyebaran informasi pribadi warga Hong Kong yang direkam otoritas Tiongkok.(AFP/I-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More