KPU: Tidak Ada Sanksi Bagi Partai yang Tidak Menandatangani Prasasti Kampanye Damai

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Minggu, 23 Sep 2018, 15:35 WIB Politik dan Hukum
KPU: Tidak Ada Sanksi Bagi Partai yang Tidak Menandatangani Prasasti Kampanye Damai

Nur Aivanni Fatimah

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu jika tidak menandatangai prasasti kampanye damai yang digelar di Monas, Minggu (23/9).

Menurutnya, terkait laporan prasasti kampanye damai yang tidak ditandatangani Partai Demokrat belum diketahuinya. Pasalnya, yang hadir dalam acara KPU pagi tadi tidak semuanya dihadiri ketua umum.

“Ada yang sekjen, ada wasekjen, ada juga yang ketua umum. Nah kami anggap yang hadir tanda tangan itu mewakili partainya. Untuk Demokrat saya belum ngecek ya,” terang Hasyim.

Dia menyebutkan, deklarasi merupakan pernyataan peserta, oleh karena itu ikut menandatangani atau tidak, itu bagian dari sepakat atau tidak sepakat dengan deklarasi kampanye damai.

Pasalnya, lanjut Hasyim, secara administratif tidak ada sanksinya, karena deklarasi itu bentuk penegasan dan peneguhan dari kebersediaan berkampanye dan melaksakan pemilu dengan azas-azas pemilu yang telah ditentukan.

“Kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegasannya terhadap itu,” ungkapnya.

Hasyim menjelaskan, komitmen untuk melakukan kampanye secara damai, melakukan komitmen untuk berkampanye dengan cara tidak menggunakan fitnah tidak menggunakan hoax dan tidak menyerang perbedaan karena suku, agama, ras, dan antaretnis.

“Itu kesepakatan mendeklarasikan. Pernyataan sikap terhadap hal tersebut,” tegasnya.

Hasyim menambahkan, tidak ada sanksi karena itu merupakan kesepakatan bersama. Kalau tanda tangan maka dianggap bersepakat, kalau tidak tanda tangan ada dua kemungkinan bisa dianggap tidak bersepakat atau bisa dianggap karena secara administratif tidak hadir.

“Soal yang bawa bendera partai, itu kan disediakan KPU yang di area deklarasi. Kalau di luar area kan memang tadi karnaval di jalan. Yang pasti di luar itu bukan tanggung jawab KPU. Karena kan yang dipertanggung jawabkan KPU yang disepakati di area yang ditentukan,” pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More