Banyak Gedung dan Pemukiman di Karawang tak Punya Sistem Antisipasi Kebakaran

Penulis: Cikwan Suwandi Pada: Minggu, 23 Sep 2018, 16:45 WIB Nusantara
Banyak Gedung dan Pemukiman di Karawang tak Punya Sistem Antisipasi Kebakaran

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyangkan banyak gedung serta komplek perukoan dan pemukiman di Karawang yang tidak memiliki sistem antisipasi kebakaran.

Menurut Sekretaris BPBD Karawang, Supriatna, saat ini pihaknya tengah melakukan sosilisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Supriatna mengakui saat ini sistem antisipasi kebakaran di Karawang masih sangat lemah. Terlihat dari banyaknya gedung serta komplek perukoan yang belum menyediakan sistem tersebut.

Padahal dalam Perda itu sudah sangat jelas setiap bangunan yang tidak memiliki sistem antisipasi pemadam kebakaran dapat dikenakan sanksi pencabutan izin bahkan denda hingga Rp50 juta.

"Kita akan sosilisasikan hal ini dalam waktu dekat kepada masyarakat," kata Supriatna kepada Media Indonesia, Minggu (23/9).

Ia menjelaskan seperti di wilayah gedung, perukoan dan pemukiman perumahan. Banyak mereka yang lalai untuk menyediakan hydran atau alat pemadam kebakaran (Apar) sederhana.

"Bahaya kebakaran bisa saja terjadi. Antisipasi ini perlu dilakukan di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia mengakui tim unit pemadam kebakaran (Damkar) di Karawang, masih belum optimal dalam unit peralatan damkar dan personel saat ini.

"Mobil damkar di kita masih terbatas, serta personel juga masih sangat kurang untuk mencakup seluru kecamatan," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More