Bawaslu Terus Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos

Penulis: Suryani Wandari Putri Pertiwi Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 21:55 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu Terus Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos

ANTARA/Mohammad Ayudha

PEREDARAN kabar bohong alias hoaks makin marak beredar menjelang Pemilihan Umum 2019. Bahkan, Polri menyebutkan terdapat 3.500 kasus hoaks setiap harinya. Hal ini dinilai tak lepas dari pertarungan para elite politik yang semakin memanas di Indonesia selama tiga tahun belakangan ini.

Upaya mengatasi berkurangnya berita bohong ini agar suasana Pemilihan Umum Presiden 2019 berjalan damai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mengaku telah melakukannya jauh-jauh hari.

Tepatnya awal tahun ini, Bawaslu bahkan telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk penindakan terhadap akun-akun media sosial yang menyebarkan hoaks Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Selain memantau upaya pasangan calon atau pihak tertentu yang melakukan kampanye hitam berbau hoaks dan SARA di media sosial, Bawaslu lewat Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu, mengatakan akan menerima dan menindaklanjuti laporan meresahkan dari masyarakat pada platform internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga Google.

"Kami membuka laporan dari masyarakat 24 jam. Banyak laporan yang sudah kami terima tetapi masih kesulitan dalam mencari akunnya," kata Rahmat, Sabtu (22/9).

Ia menyesalkan laporan-laporan tersebut tidak dilengkapi surel atau link terkait sehingga kesulitan untuk melacak dan menindaklanjuti sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Pasal 28 Ayat 1.

"Kami harus cek ulang atas laporan tersebut, jangan sampai kami pula melakukan fitnah atas penindakan laporan tersebut," ucap Rahmat.

Ia menjelaskan bahwa selama ini regulasi yang ada baru menjangkau pengawasan terhadap akun-akun yang terdaftar secara resmi. Sementara akun tidak resmi, penindakannya diserahkan kepada aparat kepolisian.

Menurut Rahmat, hingga sekarang terdapat lebih dari 99 laporan dan beberapa diantarnya sudah ditindak dan ditutup akunnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More