Kampanye Damai Diharapkan tidak Sekadar Seremonial

Penulis: Antara Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 20:25 WIB Politik dan Hukum
Kampanye Damai Diharapkan tidak Sekadar Seremonial

MI/Ramdani
kretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto

KAMPANYE damai yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (23/9) besok, yang menandai dimulainya masa kampanye, diharapkan tidak hanya menjadi sekadar seremonial.

"Kampanye damai yang diselenggarakan KPU ini diharapkan benar-benar dilaksanakan secara damai oleh seluruh partai politik dan kedua kubu pasangan capres-cawapres," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (22/9).

Menurut Hasto, kampanye damai yang akan diselenggarakan KPU di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu, untuk menandai dimulainya masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. Masa kampanye akan berlangsung sekitar tujuh bulan hingga April 2019 yakni tiga hari menjelang pemilu.
 
"Kampanye damai bukan hanya menandatangani pakta integritas dan bergandengan tangan saja, tapi komitmen dan sikap nyata dari seluruh tim kampanye untuk meningkatkan peradaban demokrasi di Indonesia," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuagan ini menegaskan ini menegaskan, seluruh partai politik pengusung dan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye negatif seperti menyebarkan informasi hoaks dan melakukan ujaran kebencian. "Kami berusaha untuk terus menunjukkan sikap positif, agar Indonesia mendapatkan pemimpin yang jujur dalam memimpin bangsanya.

Hasto juga berharap, KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pemilu, dapat menjadi wasit yang fair dan transparan agar pesta demokrasi 2019 ini dapat berjalan dengan demokratis. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More