HMI Tidak Ikut Gerakan Turunkan Jokowi yang Sarat Kepentingan Politik Praktis

Penulis: RO/Micom Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 10:00 WIB Politik dan Hukum
HMI Tidak Ikut Gerakan Turunkan Jokowi yang Sarat Kepentingan Politik Praktis

Ist

PENGURUS Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyerukan kepada seluruh cabang HMI Se-Indonesia untuk tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 45). Tidak mudah terprovokasi masuk dalam pusaran politik praktis.

Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad  mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi saat ini bebas dari kepentingan politik praktis.

"Secara subtansi kritik adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi, tetapi sebagai kaum yang terdidik dikampus, kita mesti memastikan bahwa demonstrasi yang terjadi bebas dari kepentingan politik praktis, karena HMI adalah organisasi yang besar, sehingga  mudah disusupi kelompok tertentu, "ujar Saddam saat berbincang di kediaman Akbar Tanjung di Jakarta, Sabtu (22/09/2018).

Saddam juga menghimbau agar kader-kader HMI tidak mudah terprovokasi oleh agen-agen yang dengan sengaja memanfaatkan momentum  saat ini.

"Di tahun politik semua hal akan digiring ke arah yang berlawanan dengan  pihak tertentu, sehingga saya sangat khawatir jika HMI masuk dalam pusaran politik praktis, "ungkap Saddam.

Ia menambahkan, bahwa HMI tidak mengenal istilah politik praktis, yang ada hanya kaderisasi intelektual dan mengawal pembangunan bangsa supaya dapat berkembang dan maju.

"Ikrar kader HMI sejak dikukuhan adalah untuk  memperkuat pondasi bangsa Indonesia dan  meningkatkan derajat masyarakat Indonesia, demi terwujudnya kemajuan bangsa," paparnya.

Secara kelembagaan, independensi harus dimaknai secara utuh, dan gerakan #TurunkanJokowi nampak terbilang politis.

"Lebih baik aksi dalam hal konten yang sejuk dan damai, bukan mengarahkan pada  individu," jelasnya.

Selain itu, Saddam membantah jika ada  tuntuntan untuk menurunkan Presiden Jokowi, karena HMI berdiri independen dan tidak berkompromi dengan pihak manapun.

"HMI sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang termaktub dalam tafsir independensi organisasi, maka tidak benar jika organisasi HMI menuntut Presiden untuk mundur dari jabatanya, sekali lagi saya nyatakan itu hoaks," tegasnya.

Ketum PB HMI juga mengingatkan kepada aparat kepolisian agar tidak bertindak arogan terhadap aksi Mahasiswa, dan dalam situasi seperti ini profesionalitas Polri akan di uji ketangkasanya menangani masa aksi.

"Kader HMI banyak yang menjadi korban atas aksi represifitas Polri. Saran saya Kapolri harus tegas terhadap anggotanya yang bertugas dilapangan," tukasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More