Debat Capres- Cawapres Terpisah

Penulis: Nrj/P-2 Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 07:00 WIB Politik dan Hukum
Debat Capres- Cawapres Terpisah

Ilustrasi

KETUA Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebut pihaknya berencana menggelar debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak lima kali. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu Presiden 2014. Menurut Arief, belum ada pembahasan detail mengenai mekanisme debat. Dari lima kali debat, bisa saja tiga kali debat khusus untuk debat capres dan dua kali debat cawapres, atau bisa juga keseluruhannya debat pasangan capres-cawapres.

"Ada dua desain (debat), yakni tiga kali debat capres, terus dua kali debat cawapres. Bisa juga lima kali debat semuanya barengan (pasangan capres-cawapres)," ucap Arief di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini KPU belum menyusun jadwal debat pilpres. Rencananya, debat akan mulai digelar pada 2019. "Mungkin debatnya itu di 2019-lah. Januari satu kali, Februari satu kali, Maret satu kali, begitu misalnya. Kemudian, nanti April kita bikin dua kali gitu," kata Arief.

Namun demikian, ia memastikan debat pilpres akan menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris seperti yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun bahasa Arab sebagaimana yang diusulkan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasalnya, debat pilpres tujuannya untuk disimak orang Indonesia. Untuk itu, harus menggunakan bahasa yang dimengerti seluruh warga negara.

Sebelumnya, politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai usulan debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris melanggar undang-undang dan tidak menghargai bahasa persatuan Indonesia. "Soal penggunaan bahasa di forum resmi harus mengikuti peraturan perundang-undangan," kata Irma.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, kata dia, mengatur bahwa dalam forum-foum resmi wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto yang mengusulkan agar debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris. Irma menegaskan bahwa UU 24/2009 menjadi landasan KPU mengatur format debat, termasuk penggunaan bahasa.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More