Komitmen Antikorupsi Parpol Diuji

Penulis: Nurjiyanto Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 06:40 WIB Politik dan Hukum
Komitmen Antikorupsi Parpol Diuji

KOMISI Pemilihan Umum mempersilakan bakal caleg yang merasa dirugikan atas penetapan daftar dalon tetap (DCT) untuk mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu.

Komisioner KPU Ilham Saputra menuturkan bacaleg diberikan waktu selama tiga hari kerja setelah penetapan DCT pada Kamis (21/9). Setelah permohonan tersebut masuk ke Bawaslu, pihak KPU akan menungu rangkuman dokumen para pemohon sekaligus menunggu undangan pelaksanaan sidang sengketa.

"Nantinya Bawaslu akan mengumpulkan dan memberikan ke KPU siapa saja yang mengajukan ajudikasi, dan kita tinggal menunggu undangan dari Bawaslu," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Ilham menuturkan, jika menghitung dari jadwal penetapan pada Kamis (20/9), berarti tiga hari kerja yang dimaksudkan ialah Jumat (21/9), Senin (24/9), dan Selasa (25/9). "Hari Rabu baru Bawaslu mengumpulkan dan memberikan ke KPU."

Sebelumnya, KPU menetapkan DCT untuk caleg DPR RI sebanyak 7.968 dengan komposisi 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan atau ada 40% keterwakilan perempuan.

NasDem mencoret

Lebih lanjut, Ilham meng-ungkapkan Partai NasDem telah mencoret dua bacaleg di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berstatus mantan napi korupsi.

"Kami sampaikan untuk Rejang Lebong itu sudah diganti. Ketika daftar awal ada calon mantan napi koruptor, kemudian itu diganti sama parpol (NasDem) dan sudah selesai," katanya.

Dia mengatakan daftar 38 bacaleg mantan napi korupsi yang dirilis KPU sebelumnya merupakan keseluruhan dari eks napi korupsi yang mengajukan sengketa ke Bawaslu, termasuk dua caleg dari Partai NasDem, Abu Bakar dan Edi Ansori.

KPU terus memperbarui daftar caleg eks koruptor di daerah-daerah untuk memastikan berapa jumlah caleg mantan koruptor yang ditarik partai politiknya pascaputus-an Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan aturan larangan eks napi korupsi nyaleg.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut partainya telah mencoret dua caleg mantan koruptor dari daftar caleg sementara (DCS). "Kita di NasDem sangat berkomitmen dengan perbaikan proses politik dari hulu. Hal ini kita lakukan sudah sesuai dengan semangat gerakan perubahan yang menjadi ciri dari politik NasDem," katanya.

Menurut dia, proses pencoretan sudah dilakukan sesuai mekanisme internal partai yang berlaku. NasDem tak akan memberikan tempat bagi para eks koruptor. "Keputusan ini diambil berdasarkan komitmen dan aspirasi masyarakat akan perlunya politik diisi orang-orang bersih dan berintegritas."

Sementra itu, KPU siap menghadapi gugatan yang diajukan bacaleg DPD Oesman Sapta Odang (OSO) ke Bawaslu RI. "Terkait dengan apa yang Pak OSO lakukan untuk mengajukan sengketa, kita hormati dan siap hadapi, karena apa yg dilakukannya memang ada di undang-undang," ujar Ilham.

Pihak KPU mencoret OSO dari bacaleg DPD mengacu pada keputudan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan calon anggota DPD tidak boleh bersal dari kader parpol. MK menilai anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus parpol bertentangan dengan UUD 1945.

OSO mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD dari dapil Provinsi Kalimantan Barat. Namun, ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.(Ins/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More